HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 The founding members and signatories who represent the International Consortium for Court Excellence

  • gambar
  • gambar
  • gambar
  •  
    sipp
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    LAPORKAN DENGAN SIWAS!!

  • Small Claim Court

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B

    Masuk SIPP

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

    Lebih Lanjut

e-Court Mahkamah Agung RI

gambar one day publishPendaftaran Perkara Secara Online di Pengadilan

Jadwal Sidang Hari Ini

gambar jadwal sidangSelain dapat dilihat pada SIPP, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik tombol dibawah.

Lihat Jadwal Sidang

Penelusuran Perkara SIPP

gambar penelusuran perkaraTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Eraterang

gambar one day publishAkses untuk publik mengenai Elektronik Surat Keterangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Direktori Putusan

gambar one day publishAkses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B yang telah diunggah pada Direktori Putusan MA.

Prosedur Pengaduan

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan


Lebih lanjut

Permohonan Informasi

info

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan


Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

posyankum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B


Lebih Lanjut

MA Sediakan 8 Media Untuk Menerima Pengaduan Publik

on Jumat, 11 November 2016. Posted in Berita/Pengumuman Publik

MA Sediakan 8 Media Untuk Menerima Pengaduan Publik

Kepercayaan publik menjadi salah satu prasyarat bagi lembaga peradilan agar putusan yang dijatuhkan “ditaati” para pihak yang bersengketa. Kepercayaan publik selalu berkorelasi positif dengan kualitas aparatur peradilan, baik aspek profesionalitas maupun integritasnya. Aspek profesionalitas terkait dengan dimensi pengetahuan dan keterampilan teknis yudisial sedangkan integritas terkait dengan sikap dan prilaku. Untuk peningkatan profesionalitas aparatur, MA telah memiliki pusdiklat yang bertarap internasional. Sedangkan untuk “menjaga” sikap dan prilaku aparatur agar senantiasa “on the track”, MA telah menerbitkan PERMA 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Untuk mendukung efektifitas PERMA 9 Tahun 2016, MA telah membangun Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (Siwas MARI), atau whistle blowing system berbasis website. SIWAS-MARI ini telah dilaunching oleh Ketua MA, Kamis (30/09/2016) di Baleirung Gedung MA, Jakarta. Kehadiran SIWAS MARI melengkapi pilihan media yang dapat digunakan publik untuk menyampaikan pengadu apabila dijumpai aparatur peradilan yang berprilaku melanggar aturan dan kode etik. Seperti yang termuat dalam Pasal 3 PERMA 9 Tahun 2016, MA menyediakan 8 media yang dapat dipilih oleh publik untuk menyampaikan pengaduan. Semua media tersebut kini terintegrasi di SIWAS MARI.

 

Berikut 8 media yang dapat dipilih oleh publik untuk menyampaikan pengaduan.

1. Aplikasi SIWASMARI, dapat diakses di http://siwas.mahkamahagung.go.id

2. Layanan Pesan Singkat (SMS), dapat disampaikan ke nomor 085282490900 dengan format penyampaian pengaduan sebagai berikut : ( nama pelapor#nip/no identitas pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan. )

3. Surat Elektronik, dapat dikirimkan ke alamat surat elektronik (pengaduan @badanpengawasan.net ).

4. Faksimile, dapat disampakan melalui nomor. 021-29079274.

5. Telepon, dapat disampaikan melalui petugas penerima layanan pengaduan di nomor 021-29079274.

6. Meja Pengaduan, yang tersedia di semua satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.

7. Surat, dapat dikirimkan ke Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan, atau

8. Kotak Pengaduan, yang tersedia di setiap pengadilan.

Tersedianya berbagai pilihan media yang dapat digunakan publik untuk menyampaikan pengaduan merupakan bukti MA untuk meningkatkan kualitas aparatur peradilan dengan membuka seluas-luasnya partisipasi publik. Sedangkan dari sisi aparatur peradilan. Sedangkan dari perspektif aparatur peradilan, ketersediaan berbagai media pengaduan dapat menjadi penghalang secara psikologis untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan.

Yang Berhak Melapor

Ketua MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perma 9 Tahun 2016 memperluas kriteria subjek pelapor. Dalam aturan sebelumnya, pelapor hanya diperuntukkan bagi kalangan eksternal pengadilan, sedangkan dalam Perma 9/2016 Pelapor bisa berasal dari internal maupun eksternal pengadilan.

“Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya”, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum angka 17.

Ketua MA mengajak publik untuk melaporkan tindakan aparatur peradilan yang melanggar kode etik ataupun aturan menggunakan pilihan 8 media yang tersedia. Pelapor akan dijamin kerahasiaannya ketika menyampaikan pengaduan. Menurut Perma 8 Tahun 2016 ,”kerahasiaan” merupakan salah satu prinsip penanganan pengaduan

Prosedur Gugatan Sederhana

desaign

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.


Lebih lanjut

Prosedur Mediasi

mediator

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B


Lebih Lanjut

Biaya Perkara Perdata

panjar

Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 B telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri


Lebih Lanjut

Youtube

Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IB menuju WBK dan WBBM Tahun 2020