MENUJU “SISTEM PERADILAN PIDANA” KONTEMPORER TANPA BERITA ACARA PENYIDIKAN (BAP) DAN BERITA ACARA SIDANG (BAS)

By Agusy, on 09-07-2012 11:16

Views : 4606    

Favoured : 209

Published in : layanan informasi, Artikel


MENUJU “SISTEM PERADILAN PIDANA” KONTEMPORER

TANPA BERITA ACARA PENYIDIKAN (BAP)

DAN BERITA ACARA SIDANG (BAS)

 

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.[1]

 

 

A.   SISTEM PERADILAN PIDANA DIPERSIMPANGAN JALAN

          Secara teoretis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.[2] Terlepas dari aspek tersebut di atas maka pada asasnya Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia khususnya pada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri< Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Advokat mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Selain hukum acaranya mengacu kepada KUHAP sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan hukum materiilnya juga mengacu kepada KUHP maupun di luar KUHP.

          Pada hakikatnya SPP itu dapat dikaji melalui pendekatan dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan menajemen. Aspek ini dikatakan demikian oleh karena pada SPP termaktub anasir yang mendukung eksistensi dari proses tersebut. Oleh Satjipto Rahardjo aspek ini dideskripsikan lebih detail, bahwasanya:

                  “Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (criminal justice system-SPP), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.”[3]

 

             Dikaji dari perspektif SPP (Criminal Justice System) pada dasarnya SPP dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam Criminal Justice Science. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa SPP merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.[4] Ditinjau dari dimensinya maka Frank Hagan membedakan antara Criminal Justice System dengan Criminal Justice Process. Pada dasarnya, Criminal Justice System adalah: “ ...is the system by which society, fist determinies what will constitue a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law.”  Sedangkan Criminal Justice Process diartikan sebagai: “the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender”. Oleh karena itu, terdapat perbedaan gradual kedua pengertian di atas yaitu Criminal Justice System merupakan substantive law sedangkan Criminal Justice Process menunjuk pada pengamanan penerapan dari Substantive law. Selanjutnya menurut Allan Coffey ada perbedaan atara “sistem” dengan “proses” dimana dikatakan bahwa, “The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probahation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system.”

           SPP di Indonesia dikenal ada 5 (lima) institusi yang merupakan sub SPP. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. SPP yang merupakan proses peradilan pidana itu sebagai suatu sistem dengan institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pemasyarakatan sebagai suatu sub-sub sistem tersebut lebih detail dideskripsikan oleh J.W. La Patra[5], dengan bagan sebagai berikut:

 Bagan: Lapisan-lapisan dalam sistem peradilan pidana

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


           Pada dasarnya, lapisan 3 sub SPP hakikatnya berkorelasi  dan lahir melalui proses lapisan 1 (masyarakat) dan lapisan 2 (ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik) karena lapisan tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang akhirnya berpengaruh terhadap sub sistem peradilan pidana. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh J.W. La Patra sebagai berikut:

                 “Many different sosietal system have an impacton an individual before he has contact with the Criminal Justice System. He is born with in certain mentaal is physicil abilities and particular tendencies that may inherited. In the course of his life he comes in contact with various group, such as the familiy. Which important roles in his life other societal system-economic, educational, technology play and politicalamong others-have a substantial influence on his life”.[6]

 

          Sedangkan dikaji dari terminologi SPP atau criminal justice system merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan aspek sebagai berikut:

                     criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”[7]

                                                                                     

            Kemudian, dikaji dari perspektif teoretis dan komparatif menurut Michael King[8] ada 7 (tujuh) model SPP yang secara implisit mengemukakan adanya “model keadilan” yang dapat dipilih dan dipilah hakim sebagai kebijakan aplikatif yang diinginkan dalam hal menjatuhkan suatu putusan. Pada hakikatnya, model SPP ini merupakan model ideal sesuai tolok ukur dari dimensi, paradigma dan nuansa masyarakat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi heteroginitas, liberalisasi dan demokrasi.

         Adapun tabel “model keadilan” yang dikemukakan oleh Michael King itu  pada hakekatnya berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut:

 

Bagan:   7 (tujuh)  Model Sistem Peradilan Pidana oleh Michael King

Nomor 

Model Sistem Peradilan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari Sistem Peradilan Pidana Tersebut

1.

Due Proses Model (DPM)

Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara adil, persamaan di depan hukum dan peradilan.

2.

Crime Control Model (CCM)

Sistem yang bekerja dalam menurunkan atau mencegah dan mengekang kejahatan dengan menuntut dan menghukum mereka yang bersalah. Lebih menjaga dan melayani masyarakat. Polisi harus berjuang melawan kejahatan.

3.

Medical Model (diagnosis, predection and treatment selection)

Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.

4.

Bureaucratic Model

Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.

5.

Status Passage Model

Model ini menekankan bahwa para pelanggar harus diadili di depan umum dan dijatuhi hukuman. Hukuman perlu dijatuhkan untuk menggambarkan pencelaan moral masyarakat. Pengadilan publik dan hukuman perlu untuk menunjukkan bahwa masih terdapat nilai-nilai hukum yang kebal dari masyarakat. Hukum publik dan ungkapan pencelaan dalam rehabilitasi dapat menyebabkan perasaan malu para pelanggar.

6.

Power Model

Bahwa Sistem Peradilan  Pidana pada dasarnya memperkokoh peranan penguasa sebagai pembuat hukum dan sekaligus menerapkannya di masyarakat. Hukum Pidana dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh kepentingan dari golongan yang dominan, seperti ras, jenis kelamin dan lain-lain.

7.

Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment)

Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.

 

              Pada dasarnya, ketujuh model SPP tersebut mendeskripsikan “model keadilan” yang ingin dicapai dalam takaran kebijakan aplikatif bagi hakim di pengadilan khususnya  saat proses penjatuhan putusan. “Model Keadilan”  sesuai dimensi  Crime Control Model (CCM)  dan Due Process Model (DPM)   yang juga dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul: The Limits of Criminal Sanction dimana disebutkan bahwa dimensi dari Crime Control Model  bertitik tolak kepada keadilan dengan titik tolak tindakan represif merupakan keadilan yang ingin dicapai guna menekan angka kejahatan  sedangkan pada Due Process Model lebih menekankan pada keadilan dengan orientasi kepada eksistensi tentang hak-hak terdakwa, lebih mengkedepankan dimensi hukum dan hak asasi manusia.

               Apabila diperinci dengan lebih detail, cermat dan terperinci maka “model keadilan” sebagaimana dikemukakan oleh Michael King sesuai konteks di atas  yakni “model keadilan” yang berupa Just Desert Model  (Just Desert & Just  Punishment) mulanya relatif selaras, cocok diterapkan dalam SPP Indonesia yang berciri Eropa Kontinental. Pada model keadilan ini maka hakikatnya penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bersifat selektif dalam artian kepada orang yang bersalah saja yang harus dijatuhi pidana. Kemudian penjatuhan pidana tersebut haruslah sesuai dengan tingkat dan bobot kesalahan yang dilakukannya. Berikutnya dalam menjalani proses peradilan tersebut maka hak-hak dari terdakwa berupa asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)  harus dilindungi dan dijunjung tinggi serta juga bagi korban diberikan ganti kerugian. Konkretnya, pelaku tindak pidana diwajibkan memberi ganti kerugian kepada korban akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

             Akan tetapi selaras kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata SPP telah berada di “persimpangan jalan” dalam artian SPP belum dapat menjawab secara tuntas dimensi dan dilema dalam SPP.

            Ada beberapa dimensi dan dilema dalam SPP yang bisa menjadi bahan renungan sehingga memerlukan adanya pembaharuan tentang SPP, yaitu:

          Pertama, SPP dengan model-model keadilan yang dikemukakan oleh J.W. La Patra, Michael King dan Herbert L. Packer sifatnya lebih “positivis” sehingga membuat jarak dengan dimensi keadilan. Pada model SPP, baik pada Crime Control Model (CCM), Due Proses Model (DPM), Medical Model (diagnosis, predection and treatment selection),  Bureaucratic Model, Status Passage Model, Power Model dan Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment)  SPP tersebut bersifat prosedural dimana yang dituju adalah bagaimana menekan tingkat kejahatan, memprosesnya dan berusaha secepat mungkin diadili dalam sidang pengadilan dengan mekanisme SPP. Pada CCM tindakan represif merupakan fungsi terpenting dari proses peradilan, sehingga efisiensi penegak hukum dalam menyeleksi tersangka, penetapan kesalahannya dan perlindungan hak tersangka dari proses peradilan merupakan tujuan utama. Konsekuensi logisnya maka proses penegakan hukum berlandaskan prinsip cepat (speedy), tuntas (finality), dan model yang dapat mendukung bersifat model administratif. “Speedy” tergantung informality. Informality tergantung informaty ((keseragaman) sedangkan finality tergantung chalenge (bebas hambatan). Kemudian pada DPM maka model ini mengutamakan “formal adjudicative” dan “adversary fact-findings” sehingga model ini menolak “informal fact-finding process”, kemudian lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana serta DPM mengganggap proses peradilan sebagai coercive (menekan), restricting (membatasi), dan merendahkan martabat (demeaning) sehingga proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang  koersif dari negara. Berikutnya CCM dan DPM  tidak lain merupakan suatu “decision making”.  CCM  merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan “excessive leniency”,  sedangkan DPM  mengutamakan ketetapan dan persamaan.  Akan tetapi walaupun demikian, di lain pihak Muladi mengemukakan kelemahan-kelemahan CCM dan DPM. Adapun kelemahan CCM tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat  represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana sedangkan DPM tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “anti-outhoritarian values”.[9]

          Kedua, SPP relatif kurang memberikan posisi “korban kejahatan” dalam peradilan pidana. Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi Indonesia maka terminologis korban dapat diartikan sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP, Pasal 32-34 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo UU 15 Tahun 2003), Pasal 83-87 UU Nomor 8 Tahun 2010), pengadu (Pasal 72 KUHAP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), pihak ketiga yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP), dan  perseorangan, masyarakat dan negara (Pasal 18, 41, 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Akan tetapi praktiknya dalam SPP, korban sebagai pihak yang dirugikan ternyata relatif kurang diperhatikan dan tidaklah mengherankan jikalau perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh Sthepen Schafer dikatakan sebagai cinderella dari hukum pidana.[10] Robert Reif melihat perhatian terhadap korban dalam proses peradilan pidana relatif kurang diperhatikan dimana disebutkan, bahwa :

                     “The problem of crime, always gets reduced to “what can be done about criminals”. No body asks, “what can be done about victims?” Ery one assumes the best way to help the victim is to catch the criminal as though the offender is the only source of the victims trouble”.

Dari perspektif SPP ternyata menempatkan kedudukan korban relatif kurang diperhatikan karena sistem hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied). Padahal, dari perspektif kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Menurut SPP kepentingan korban kejahatan diwakili Jaksa Penuntut Umum sesuai teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori solidaritas sosial (social solidary argument). Menurut pandangan doktrin dikenal ada dua model perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, yaitu:

Pertama, model hak-hak prosedural atau model partisipasi langsung atau aktif (the procedural rights model) atau di Perancis disebut partie civile model (civil action system). Model ini memungkinkan berperan aktifnya korban kejahatan dalam proses peradilan pidana seperti membantu JPU, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, memberi pertimbangan dalam menentukan pidana (victim opinion statement) dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum seperti memenuhi semangat pembalasan korban serta meningkatkan arus informasi kepada hakim. Akan tetapi ada juga segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan terciptanya konflik antara kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi korban yang dapat memicu dendam baru yang menjurus pada “secondary victimization”. Pada hakikatnya, model ini pada negara-negara Anglo Saxon yang sistem peradilan pidananya dibangun atas dasar “Adversary or Battle Model” akan menimbulkan kesulitan untuk melibatkan peranan pihak ketiga (korban). Dalam sistem Eropa Kontinental dimana berlaku sistem Inquisitur lebih terbuka kemungkinan untuk memberikan ruang gerak kepada kontribusi korban selama persidangan karena persidangan bukan merupakan “legal contest” antara jaksa dan pengacara/pelaku.

Kedua, model pelayanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (the services model) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

          Ketiga, SPP lebih mementingkan, mengkedepankan dan menetapkan tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan “prosedural” dan bukan keadilan yang bersifat “substantif”. Kondisi ini menjadikan jarak antara “keadilan formal” dengan “keadilan materiil”, sehingga komponen dalam SPP rentan untuk dilakukan rekayasa, adanya kecendrungan untuk melakukan pembuktian bersifat sumir dan akhirnya pengadilan merupakan pusat legitimasi. Karena lebih mengkedepankan “keadilan prosedural” yang membuat jarak dengan “keadilan substantif” atau “keadilan materiil”, maka sifat formal legalistik yang selalu dikedepankan. Para komponen dalam SPP relatif enggan untuk mengkedepankan “keadilan”. Padahal di sisi lainnya, harusnya hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Hukum dan hakim yang bersifat progresif merupakan mata rantai untuk mendekatkan law in book dengan law in action, untuk mendekatkan keadilan prosedural dengan keadilan yang bersifat substantif yang menjungjung tinggi hukum responsif.

 

B.   SISTEM PERADILAN PIDANA KONTEMPORER TANPA “BAP” DAN “BAS”

             Dari beberapa dimensi dan dilema dalam SPP yang bisa menjadi bahan renungan sehingga memerlukan adanya pembaharuan tentang SPP maka relatif mendesak dan sangat diperlukan adanya SPP yang bersifat kontemporer di depan sidang pengadilan. SPP tersebut lebih menempatkan kedudukan yang sederajad, neben dan aqual terhadap komponen SPP. SPP kontemporer ini ingin menempatkan posisi dan sudut pandang yang lebih bersifat sinergi dan saling berkepentingan bagaimana menempatkan posisi terdakwa, korban kejahatan, masyarakat, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan) yang turut serta dan berperan dalam SPP.

            SPP Kontemporer ini ingin melepaskan dari belenggu formal legalistik, menempatkan keseimbangan “daad-dader strafrecht” dalam komponen SPP. Tegasnya, komponen SPP Kontemporer ini ingin memberikan posisi seimbang terhadap setiap proses peradilan dalam komponen SPP.

  Dalam SPP Konvensional sekarang ini dengan mengacu pada model-model keadilan yang dikemukakan oleh J.W. La Patra, Michael King dan Herbert L. Packer dalam praktik persidangan telah menimbulkan ketidakseimbangan antara posisi terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dengan Jaksa Penuntut Umum. Eksistensi BAP dengan SPP yang bersifat legal positivistik dianggap sebagai hal yang bersifat sakral, dianggap bahwa BAP tersebut adalah benar sehingga pengingkaran terhadap BAP adalah dianggap merupakan upaya terdakwa dalam melepaskan diri dari jeratan hukum. Harusnya, BAP merupakan bukti petunjuk yang harus diuji dalam proses persidangan. Bila hakim menganggap BAP merupakan aspek dan hal yang berisfat sakral, kemudian pengingkaran terhadap BAP dianggap merupakan pengingkaran terdakwa untuk lolos dari jeratan hukum hakikatnya SPP dianggap sebagai tolok ukur bersifat sentral maka dimensi ini mengakibatkan hakimnya sudah tidak mungkin lagi dapat bersifat netral. Padahal kunci utama dari SPP adalah hakim harus bersifat netral. Pada dasarnya, apabila dianalisis adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tergantung kepada sikap, titik tolak dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, dimana menurut Mr. TRAPMANN  :

§  Pandangan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa sebagai pandangan subyektif dari  posisi yang subyektif ; 

§  Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif ; dan

§  Pandangan Hakim dinyatakan sebagai   pandangan obyektif dari sisi obyektif pula ;

           Kemudian Mr. A.A.G. PETERS berpendapat bahwa : “Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara   konkrit” ;

          Dari apa yang dikatakan Mr. TRAPMANN dan Mr. A.A.G. PETERS yang menempatkan posisi obyektif hakim dengan posisi obyektif menginginkan dalam SPP hakim berdiri netral, tidak memihak dan ditengah-tengah antara Terdakwa/Penasihat Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum. Apabila seorang hakim sampai menganggap BAP sebagai hal yang sakral maka menimbulkan implikasi-implikasi sebagai berikut:

§  Posisi hakim dalam SPP yang seharusnya netral yang dalam putusannya bertitik tolak dari sudut pandang terdakwa/penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, akan menjadi bias. Dalam praktik, hakim cenderung mengejar pengakuan terdakwa dan mempercayai serta menganggap sakral BAP dimana hal ini terlihat ketika seorang saksi atau terdakwa menyangkal isi BAP, mencabut BAP tersebut, keterangan tersebut berbeda dalam BAP ternyata kebanyakan hakim cenderung mengganggap saksi/terdakwa tersebut berbohong, bukannya malah menggali kebenaran materiil dari kasus tersebut. Hakim cenderung tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1047 K/Pid/1992 tanggal 8 Nopember 1994 maka pencabutan tersebut dibenarkan. Dimensi demikian, mengindikasikan bahwa komponen SPP cenderung bersifat legal formal, positivistik, mencari aman, mengagungkan keadilan prosedural dibandingkan keadilan substantif. Konsekuensi logisnya, maka BAP dianggap sebagai sakral yang dicari adalah pengakuan terdakwa dibandingkan keterangan terdakwa, padahal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1959 serta pendapat Mahkamah Agung dalam Tanya Jawab Hukum Pidana Tahun 1984 serta Tanya Jawab Mahkamah Agung dengan Peradilan Tingkat Banding di Daerah Dalam 4 Lingkungan Peradilan Tahun 1987 menggariskan bahwa BAP merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

§  Bahwa akibat dianggapnya BAP hal sakral dan yang dikejar adalah kebenaran prosedural maka posisi hakim dalam SPP secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak disadari yang seharusnya berdiri dari posisi obyektif ke posisi obyektif sudah berada dalam posisi subyektif ke obyektif sebagaimana posisi jaksa penuntut umum. Adanya “kabolarasi” antara hakim dengan jaksa penuntut umum di satu sisi dengan posisi terdakwa/penasihat hukum di sisi lainnya, baik akan menafikan keadilan subtansial dan malah lebih mendekatkan pada keadilan formal atau keadilan prosedural.

§  Bahwa dengan adanya BAP akan membatasi para pihak dalam SPP khususnya untuk hakim dan terdakwa/penasihat hukum untuk mengajukan dan menilai alat bukti, karena selain dibatasi waktu, maka keterangan para saksi tersebut cenderung dapat direkayasa dalam BAP, kemudian belum lagi apabila keterangan saksi yang seharusnya ada tapi tidak dicantumkan dalam BAP akan menjadi dilema dan polemik apabila hendak dihadirkan dalam persidangan.

§  Dalam praktik peradilan, khususnya untuk pengadilan relatif ramai, kadang kala BAP dijadikan acuan (terminologinya: copy paste) terhadap keterangan para saksi dalam putusan. Dengan volume perkara yang tinggi, maka Berita Acara Sidang (BAS) kadang kala tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hingga tak jarang, putusan dibuat terlebih dahulu dengan titik tolak BAP. Selain itu pula, kadang kala antara BAP, BAS dan Putusan relatif kurang sinkron dan menimbulkan saling pertentangan.

               Dimensi sebagaimana tersebut di atas, menggariskan dan menuntut mau tidak mau SPP konvensional sekarang ini harus dilakukan perubahan dengan mengkedepankan asas aquality before the law, imparsialitas, akuntabilitas, obyektif dan tetap bertitik tolak due process of law. Dalam komponen SPP tersebut yang berkorelasi langsung dengan dimensi HAM maka hendaknya SPP kontemporer menafikan dan tidak menganggap sakral eksistensi BAP. Tegasnya, BAP tetap ada akan tetapi sepanjang hanya untuk pegangan Jaksa Penuntut Umum saja. Hakim dan terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mendapatkan BAP. Mengajukan alat bukti (saksi, ahli, sumpah dan lain-lainnya) seluas mungkin dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum, dan Hakim juga. Dengan demikian, maka yang dikejar adalah kebenaran materiil, substansial dan bersifat progresif. Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Hakim (Majelis Hakim) sedari awal tidak mengetahui posisi kasusnya dalam Hakim dan Terdakwa/Penasihat Hukum baru mengetahui pasal apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika sidang mulai dilaksanakan dengan pembacaan dakwaan. Hakim berusaha mencari dan menggali kebenaran materiil karena tidak ada BAP yang dijadikan bahan pegangan sedari awal, akan tetapi Hakim harus menggalinya berdasarkan fakta-fakta yang timbul di depan persidangan. Kemudian secara psikologis, karena tidak adanya BAP maka hakim berusaha menempatkan posisinya sebagaimana yang  dikatakan Mr. TRAPMANN dan Mr. A.A.G. PETERS menempatkan posisi obyektif hakim dengan posisi obyektif menginginkan dalam SPP hakim berdiri netral, tidak memihak dan ditengah-tengah antara Terdakwa/Penasihat Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum. Model SPP Kontemporer ini telah banyak diterapkan dan untuk sekedar contoh Philiphina dan Italia.

          Kemudian erat korelasinya dengan BAP maka BAS kadang kala juga menimbulkan problematika tersendiri. Kemampuan manusia ic Panitera Pengganti (PP) adalah terbatas sehingga tidak semua keterangan saksi maupun ahli dapat dicatat dalam BAS. Seyogyanya, apa yang terjadi dalam persidangan harusnya dicatat dan terdapat dalam BAS. Akan tetapi, kadang kala karena kurang lengkap maka ketika inzage akan menimbulkan protes dan ketidakpuasan para pihak di depan persidangan. Seharusnya, apa yang ditanyakan oleh Penasihat Hukum, dianggap urgen, akan tetapi menurut PP tidak dianggap urgen, sehingga tidak tercantum dan dicatat dalam BAS. Begitu juga sebaliknya, menurut Jaksa Penuntut Umum dianggap urgen, akan tetapi menurut PP tidak dianggap urgen, sehingga tidak ada dalam BAS. Tak terkecualipun bagi Hakim, idem dito. Dalam dimensi ini, sidang tanpa BAS ternyata negara Australia telah melakukannya. Apabila para pihak ingin mendapatkan BAS maka pengadilan memberikan soft copy dari persidangan tersebut dan silakan para pihak untuk mempelajarinya baik dalam rangka untuk melakukan pembelaan (pledooi), maupun untuk mengajukan memori dalam upaya hukum terhadap perkara tersebut pada pengadilan yang lebih tinggi. Dari dimensi ini, maka para pihak dalam SPP tidak merasakan dirugikan akibat keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) peradilan khususnya PP yang kurang lengkap dalam mencatat BAS setiap jalannya persidangan.

           

C.   KONKLUSI

                Paradigma Menuju “Sistem Peradilan Pidana” Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS) seolah seperti sebuah mimpi. Akan tetapi, walaupun namanya sebuah mimpi bukan merupakan sebuah keniscayaan dapat dilakukan dan terwujud. Sekarang tergantung kepada kita bagaimana mewujudkan mimpi tersebut menjadi kenyataan seperti dahulu orang bermimpi dapat terbang, yang kala itu merupakan keniscayaan, akan tetapi sekarang bukanlah merupakan mimpi lagi, yang akhirnya dengan menaiki pesawat terbang telah memperpendek jarak antar benua dan ternyata ilmu dan teknologi selalu ada dalam genggaman tangan manusia.***

 

                                                                 Jakarta Utara, 9 Juli 2012

 



          [1]Dosen Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta), Universitas Merdeka (Malang), dan Universitas Muhammadyah (Malang)

          [2]Kenneth J. Peak, Justice Administration, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987, hlm. 25 menganalisis lebih jauh apakah komponen sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari proses, network, nonsystem, dan sistem dan dapat dianalisis lebih detail dalam: Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 134 dstnya.

          [3]Satjipto Rahadjo,  Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial,  Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 97

                 [4]Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84-85.  

                 [5]J.W. La Patra,  Analysing the Criminal Justice System,  Lexington Books, Toronto, 1978, hlm. 98

                 [6]J.W. La Patra,  Analysing the Criminal....., Ibid, hlm. 85

                [7]Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996,  hlm. 14

               [8]Lilik Mulyadi, Peradilan Terorisme Kasus Bom Bali,  PT. Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 67

                   [9] Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,  Undip, Semarang, 1996, hlm. 5

                 [10] Sthepen Schafer, The Victims and His Criminal, Random House, New York, 1968,  hlm. 8 dalam: Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi, PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 127-132

 


Last update : 09-07-2012 11:24

   
Quote this article in website
Favoured
Print
Send to friend
Related articles
Save this to del.icio.us

Users' Comments  RSS feed comment
 

Average user rating

   (0 vote)

 


Add your comment
Name
E-mail
Title  
 
Comment
 
Available characters: 600
   Notify me of follow-up comments
   
   

No comment posted



mXcomment 1.0.7 © 2007-2014 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
MENUJU “SISTEM PERADILAN PIDANA” KONTEMPORER TANPA BERITA ACARA PENYIDIKAN (BAP) DAN BERITA ACARA SIDANG (BAS)
 
Copyright © 2010 Pengadilan Negeri Kepanjen
Supported by Sysindo