PUTUSAN PROVISIONIL DAN PENETAPAN SEMENTARA

By Administrator, on 11-03-2010 08:37

Views : 11386    

Favoured : 179

Published in : layanan informasi, Artikel


Oleh: Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.[1]

 

 

1.       Pada dasarnya, judul yang diberikan Mahkamah Agung RI tentang “Putusan Provisionil Dan Penetapan Sementara”, selintas nampak ambigu. Ada beberapa argumentasi yang patut dikemukakan dalam aspek ini. Pertama, baik “putusan provisionil” maupun “penetapan sementara”  sifatnya sangat segera dan mendesak. Apabila asumsi “Putusan Provisionil” ini dimaksudkan dalam bentuk “putusan akhir” (eind vonnis) maka lazimnya praktek mempertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya sehingga kemungkinan besar akan ditolak. Akan tetapi, jikalau “Putusan Provisionil” dikabulkan maka hakekat putusan provisi ini tidak tercapai. Begitupun sebaliknya apabila “Putusan Provisionil” ini  dituangkan dalam bentuk “putusan sela” (tussen vonnis) maka hakekatnya di sini pengertiannya identik dengan “penetapan sementara”. Kedua, dalam Hukum Acara Perdata Indonesia sebenarnya tidak ada ketentuan acara yang mengatur bagaimana seharusnya  hakim memeriksa tuntutan yang bersifat  sangat segera dan mendesak ini. Sehingga standart baku untuk memeriksa, menerima ataupun  menolak tuntutan provisionil itu tergantung kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Ketiga, karena adanya nuansa yuridis yang bersifat identik antara “Putusan Provisionil” di satu sisi dengan “Penetapan Sementara” di lain sisi maka menurut hemat saya mungkin relatif lebih tepat  apabila judul makalah ini cukup ditentukan dengan “Putusan Provisionil” saja.

2.   Bahwa terminologi dari redaksional “provisionil”  dikenal dengan “provisionileis vonnis”, “putusan takdim”,  “provisoire, “voorlopige”, “provisional”, “voorlaufig”, “provissorich  ainstwelling”, “bij vooraad”,  dan lain sebagainya.[2]  Kemudian pada dasarnya dapat dikonklusikan bahwa “Putusan Provisionil” adalah putusan yang sifatnya sangat segera dan mendesak dilakukan hakim terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan.[3]  Kemudian terhadap dasar hukum pengaturan “Putusan Provisionil” ini tidak diatur secara tegas, akan tetapi secara selintas dan implisit. Adapun pengaturan tersebut tedapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb 1847-52 yo Stb 1849-63), Pasal 24 PP 9/1975, Pasal 77, 78 UU 50/2009, Pasal 190, 212 dstnya, 246, 457, 561 dan 1738 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 75 huruf d dan Pasal 137  RUU Hukum Acara Perdata Tahun 2007, pandangan doktrina dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan MARI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, Putusan MARI Nomor: 1400 K/Sip/1974 tanggal 18 Nopember 1973, Putusan MARI Nomor: 753 K/Sip/1973 tanggal 22 April 1975) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI  (SEMA 4/1965 dicabut SEMA 16/1979, SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001).

3.   Bahwa  tidak ada aturan baku dalam hukum acara perdata Indonesia yang mengatur mengenai proses pemeriksaan tuntutan provisionil. Oleh karena itu dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk pemeriksaan dan kapan tuntutan provisionil itu dijatuhkan. Menurut penulis [4] ada tiga bentuk proses formulasi  pemeriksaan. Pertama, apabila hakim melihat esensi surat gugatan provisionil bersifat sangat segera dan mendesak maka hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan “Putusan Sela” terlebih dahulu setelah melalui tahap jawaban (Pasal 141 RR), kemudian replik dan duplik (Pasal 142 Rv). Kedua, apabila hakim berpandangan bahwa mengenai tuntutan provisionil tersebut tidak bersifat sangat  segera dan mendesak atau dianggap baru dapat diputus bersama-sama pemeriksaan pokok perkaranya (bodem geschill), maka hakim tetap menjatuhkan “Putusan Sela” akan tetapi dengan ammar menangguhkan tuntutan provisi dan dipertimbangkan bersama pertimbangan putusan akhir. Kalau kita pardant ketentuan ini nampak identik pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP.  Ketiga, bahwa tuntutan provisonil tidak diputus dengan “Putusan Sela” akan tetapi dipertimbangkan dalam “Putusan Akhir” secara selintas bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara. Terhadap formulasi ketiga ini biasanya dalam ammar putusan dipertimbangkan sebagai “Dalam Provisi”, kemudian “Dalam Konvensi”, dan “Dalam Rekonvensi”. Dari ketiga proses pemeriksaan tuntutan provisionil yang terjadi dalam praktik peradilan sebagaimana diuraikan di atas, dapatlah ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya praktik tidak mengenal secara baku dan tegas bagaimana untuk memeriksa tuntutan provisionil. Karena tidak ada proses memeriksa tuntutan provisionil secara baku, ketentuan dalam praktik peradilan kini tergantung kepada pandangan dan kebijakan Hakim yang menangani perkara apakah dengan mengeluarkan “Putusan Sela”  yang menerima atau menolak ataukah menangguhkan hal itu setelah memeriksa pokok perkara ataukah tuntutan tersebut hanya disinggung secara selintas dalam putusan akhir. Kalau bertitik tolak RUU Hukum Acara Perdata sebagai ius constituendum maka ketentuan Pasal 137 RUU menyebutkan dengan tegas bahwasanya tuntutan provisionil harus dibuat dengan putusan sela apabila tuntutan tersebut dikabulkan, sedangkan apabila sebaliknya tuntutan provisionil itu ditolak tidak perlu dengan putusan sela (putusan tersendiri) akan tetapi cukup dimuat dalam suatu berita acara persidangan.

4.   Bagaimanakah sebaiknya pemeriksaan tuntutan provisionil sebagai ius constituendum apakah perlu diatur dalam lembaga tersendiri ataukah tidak? Menurut kajian kepustakaan [5] dalam lalu lintas hukum dewasa ini banyak kepentingan hukum yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan sangat segera, mendesak serta seketika dari hakim perdata. Kepentingan hukum  yang sangat segera dan mendesak tersebut di Indonesia belum sepenuhnya disadari warga masyarakat, sedangkan sistem Hukum Barat (Belanda) telah mengenalnya dengan lembaga, “provisionale eis”, “voorzopige maatregelen” (tindakan-tindakan sementara) berupa “voorlopige voorziening” (upaya sementara) dealam bentuk “achtsscheidingenzaken” (perkara-perkara perceraian), “voorlopige voorziening”, dalam perkara perdata pada umumnya serta “kort geding”,  yang kesemuanya menjadi sarana untuk mendapatkan pelindungan hukum, khusus “kort geding” (persidangan dengan acara singkat) merupakan bagian hukum perdata dan lembaga hukum yang sangat populer di negeri Belanda dewasa ini. Aspek ini juga ditegaskan oleh  Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. dimana di Negeri Belanda untuk mengantisipasi adanya insiden yang memerlukan penanganan segera dari hakim dikenal dengan dua cara yaitu Voorlopige voorziening dan Kort Geding. [6]  Memang, di satu sisi provisionil  baik apabila diatur lembaga tersendiri seperti di Belanda karena penanganan tuntutan yang bersifat segera dan sangat mendesak relatif dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat guna. Akan tetapi, si sisi lainnya aklan menimbulkan nuansa yuridis dimana tuntutan dan putusan provisi tersebut hakekatnya tidak masuk dalam ruang lingkup pokok perkara walaupun harus diakui gugatan dan putusan provisi tersebut selalu berkorelasi dengan pokok perkaranya. Akan tetapi, apabila tidak diatur dalam lembaga tersendiri maka lazimnya proses penanganannya menjadi relatif lebih terlambat sehingga sifat sangat segera dan mendesak sebagai ciri provisionil tidak nampak eksistensinya. Aspek ini dikarenakan adanya proses melalui acara yang berlaku di dalam hukum acara perdata. Mungkin, relatif lebih baik mengikuti draf ketentuan Pasal 75 huruf d dan Pasal 137 RUU Hukum Acara Perdata.

5.   Bahwa dapatkah putusan provisionil diajukan upaya hukum banding?  Pada dasarnya, putusan provisionil hakekatnya tidak masuk dalam ruang lingkup pokok perkara walaupun harus diakui gugatan dan putusan provisi tersebut selalu berkorelasi dengan pokok perkaranya. Konkritnya, putusan provisionil bersifat “accesoir” atau “subsidair”. Apabila bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 331 Rv yang menentukan: “banding terhadap putusan persiapan, putusan sela dan putusan insidentil hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan banding terhadap putusan akhir”,  maka ini berarti karena putusan provisionil  yang dalam bentuk putusan sela tidak dapat dilakukan upaya hukum banding secara tersendiri, akan tetapi bersama-sama permintaan hukum banding terhadap putusan akhir. Tegasnya, ketentuan Pasal 331 Rv melarang banding terhadap putusan provisionil yang berupa putusan sela apabila tanpa adanya permintaan banding terhadap putusan akhirnya. Oleh karena itu, apabila putusan provisi tersebut dituangkan dalam bentuk putusan akhir maka dapat dilakukan upaya hukum banding bersama putusan akhirnya. Akan tetapi apabila bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 332 Rv yang menentukan: “permintaan banding terhadap putusan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan”, maka ketentuan aspek ini putusan provisi yang berupa putusan sela dapat dimungkinkan upaya hukum banding sebelum putusan akhir yang menyangkut pokok perkaranya diputus. Terhadap aspek  ini maka menurut Harifin A. Tumpa berpendapat bahwa walaupun dapat dibenarkan banding dan kasasi terhadap putusan provisi, namun untuk efisiensi, menghindari bertambahnya jumlah perkara ditingkat banding dan kasasi, alangkah baiknya bilamana pemeriksaan provisi ditingkat banding dan kasasi dilakukan bersama-sama dengan pokok perkaranya. [7]

6.   Demikianlah beberapa pokok pikiran tentang “Putusan Provisionil Dan Penetapan Sementara”, yang dapat disajikan dalam aspek ini. Tentu, makalah ini jauh dari sempurna serta  serba kekurangan ditinjau dari materi yang dikaji maupun teknis penulisannya. Untuk itu, mungkin dalam kesempatan ini perlu disempurnakan oleh karena penulis menyadari sepenuhnya, “seluas-luasnya pikiran manusia pasti lebih luas lautan ilmu pengetahuan.”

 

Malang, 2008                                                                                         



              [1]Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Penulis Buku Ilmu Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Merdeka, Malang

          [2]Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil Dalam  Hukum Acara Perdata Pada  Praktik Peradilan, PT Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 22-23 dan: Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil Dalam  Hukum Acara Perdata Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya), Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 28-29

              [3] Ibid, hlm. 25

          [4]Ibid, hlm. 65-75

          [5]Lilik Mulyadi, Wajah Hukum Acara Perdata  Indonesia (Perspektif,Teoretis  dan Praktik),   Bayu Media Publishing, Malang, 2009, hlm. 212

[6] Harifin A. Tumpa,  Gugatan Dan Putusan Provisi, Jurnal Pusdiklat MARI, Volume 1   Nomor 4/2002, Penerbit: Mahkamah Agung RI, 2002, hlm.20-21

[7] Ibid, hlm. 22


Last update: 11-03-2010 08:40

Editor's review User comments Quote this article in website Favoured Print Send to friend Save this to del.icio.us Related articles Read more...
PUTUSAN PROVISIONIL DAN PENETAPAN SEMENTARA
 
Copyright © 2010 Pengadilan Negeri Kepanjen
Supported by Sysindo