SEBUAH ANALISIS PEMIKIRAN TENTANG EKSISTENSI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN (KKP) INDONESIA DAN TIMOR LESTE DIKAJI DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

By Administrator, on 03-02-2010 02:36

Views : 5904    

Favoured : 110

Published in : layanan informasi, Artikel


Oleh: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.[1]

 

 

I.       Pendahuluan

              Pada dasarnya, dikaji dari perspektif yuridis dan Hak Asasi Manusia (HAM)  maka eksistensi pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) menimbulkan beberapa permasalahan krusial dan pertanyaan yang  bersifat fundamental. Pertama, langkah Pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 9 Maret 2005 menandatangani suatu Deklarasi Bersama (Joint Declaration) yang merupakan tindak lanjut pertemuan kedua Kepala Negara pada tanggal 14 Desember 2004 di Tampaksiring, Bali untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di Timor Leste pada tahun 1999 hanyalah bersifat politis yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari antara kedua pemerintah dan masyarakat. Konkretnya, langkah tersebut hanya bersifat temporer dan bahkan justru besar kemungkinannya seperti “bom waktu” yang dapat sewaktu-waktu akan meledak. Tegasnya, akan menimbulkan pertanyaan yang tiada habis-habisnya dipelbagai kalangan seperti korban selalu menanyakan pelaku pelanggaran HAM sebenarnya sehingga rekonsiliasi Indonesia-Timor dianggap semu, sifatnya sangat terbatas dimana KKP tidak akan mengungkap ulang kasus-kasus yang telah diselesaikan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) dan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) menyangkut pelanggaran HAM di Timor Leste sebelum dan sesudah periode jajak pendapat tahun 1999, dan lain sebagainya.[2] Kedua, menurut Romli Atmasasmita[3] Deklarasi Bersama dan pembentukan KKP merupakan solusi sementara karena keberhasilannya sangat tergantung dari situasi politik, penegakan hukum di kedua negara yang bersangkutan, dan sejauh mana KKP dapat menampung aspirasi masyarakat Timor Leste khususnya keluarga korban. Pembentukan KKP yang telah disepakati kedua pemerintahan merupakan cara untuk tidak mencegah intervensi masyarakat Internasional khususnya PBB memasuki masalah pelanggaran HAM berat di Timor Leste yang menurut pandangan Indonesia dianggap mampu menyelesaikannya secara bilateral. Langkah strategis yang dipandang tepat untuk sementara ini sudah barang tentu dengan satu kondisi yaitu bahwa kedua pemerintahan mampu meredam gejolak politik di dalam negara masing-masing, dapat menjamin bahwa KKP secara serius mampu menyelesaikan tugasnya se-objektif dan semaksimal mungkin untuk menemukan dan menggali fakta-fakta yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran tentang peristiwa pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat. Ketiga, bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) merupakan penyelesaian di luar jalur yuridis yaitu tanpa melalui proses litigasi sehingga menimbulkan dan menyimpang dari proses peradilan yang pada prinsipnya akan menafikan eksistensi tentang adanya terdakwa, korban pelanggaran HAM berat dan Sistem

Peradilan Pidana.[4] Oleh karena itu, pembentukan Komisi ini tidak selaras dan relatif akan menimbulkan dilema bagi eksistensi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya kebijakan formulatif untuk menyelesaikan proses pelanggaran HAM berat sesuai dengan ketentuan undang-undang harus melalui Peradilan HAM Ad Hoc (UU 26/2000). Dengan demikian, pembentukan Komisi ini di satu sisi lebih mengkedepankan proses politis dan di sisi lainnya pelanggaran HAM berat lainnya yang juga terjadi di Timor Leste justru diselesaikan secara yuridis yaitu melalui proses Peradilan HAM Ad Hoc sesuai UU 26/2000. Dari dimensi demikian maka akan menimbulkan nuansa yuridis terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia bersifat diskriminatif, yang dapat menimbulkan problematika dikemudian hari tentang eksistensi asas equality before the law dan aspek negara hukum (rule of law).  Keempat,  menurut Romli Atmasasmita lebih lanjut[5]  secara substansial latar belakang dan filosofis serta materi muatan pembentukan KKP hanya dilandaskan kepada kepentingan hubungan baik secara bilateral antara kedua negara, akan tetapi sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan juga dalam Statuta Internasional Criminal Court (1998) yaitu, pertama, bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah merupakan perbuatan individual dan bukan terkait atau tidak serta merta merupakan perbuatan suatu negara. Konsekuensi yuridis dari prinsip tersebut maka pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut menuntut pertanggungjawaban individual (individual criminal responsibility-Pasal 25)  bukan pertanggungjawaban negara atau “state-responsibility”; kecuali hanya satu pertanggungjawaban yang diwajibkan negara terkait ialah tidak memberikan perlindungan terhadap pelakunya (no safe haven principle) dan justru harus membantu/mendukung upaya untuk menemukan kebenaran, melalui jalur pengadilan atau jalur rekonsiliasi, Prinsip pertanggungjawaban individual dalam peristiwa pelanggaran HAM berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi) telah merupakan karakteristik proses penyelesaian kasas-kasus tersebut sejak Mahkamah Nuremberg, Tokyo, dan kemudian Rwanda serta dibekas jajahan Yugoslavia. Pembentukan KKP untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat pasca jajak pendapat (tahun 1999) bertujuan untuk menemukan kebenaran tanpa penuntutan melainkan hanya untuk pemberian amnesty atau kompensasi atau reparasi terhadap korban-korban. Kelima, dikaji dari perpektif HAM maka pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) akan menimbulkan “derita panjang” bagi korban pelanggaran HAM[6] itu sendiri dan rasa was-was bagi pelaku pelanggaran HAM berat dimana tidak tertutup kemungkinan dengan seiring berjalannya waktu dan secara politis bergantinya tampuk pemerintahan di kedua negara (Indonesia dan Timor Leste) maka pelakunya tersebut sewaktu-waktu dapat saja diadili melalui proses peradilan.

          Oleh karena itu, dengan tolok ukur demikian maka tulisan singkat ini sebagai analisis pemikiran selanjutnya akan membahas lebih jauh dan detail tentang eksistensi pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) antara Indonesia dengan Timor Leste dikaji dari perspektif yuridis dan Hak Asasi Manusia (HAM). Aspek yuridis dikaji dan dititikberatkan  karena secara implisit telah timbul aspek menafikan eksistensi tentang adanya terdakwa, para korban pelanggaran HAM dan sistem peradilan pidana itu sendiri khususnya Peradilan HAM Ad Hoc karena pembentukan KKP bersifat non litigasi sedangkan terhadap perspektif HAM akan dikaji terhadap dimensi adanya pengambilalihan pertanggungjawaban Negara terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individual sehingga tidak adanya garis pemisah yang tegas antara pertanggungjawaban  Negara dengan Individual dalam aspek pelanggaran HAM sehingga menimbulkan nuansa terhadap pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) antara Indonesia dan Timor Leste apakah merupakan langkah stategis dan efektif untuk menyelesaikan proses pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat (tahun 1999) di  Indonesia dan Timor Leste ataukah tidak.

 

II. Analisis Pemikiran Tentang Eksistensi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) Indonesia dan Timor Leste Dikaji dari Perspektif Yuridis dan Hak Asasi Manusia

            Pada dasarnya, secara yuridis khususnya dikaji dari perspektif sistem hukum pidana dan hukum acara pidana eksistensi terhadap penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia telah dilakukan sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, walaupun secara yuridis telah dikeluarkan adanya undang-undang demikian maka pelanggaran HAM relatif terus saja berlanjut dan pola penanganannya juga menimbulkan dimensi yang bersifat pro dan kontra. Tegasnya, dalam penanganan pelanggaran HAM berat adanya unsur yang bersifat non yuridis seperti politis dan sosiologis juga mempengaruhi polarisasi penegakan pelanggaran HAM di Indonesia.  Secara implisit maka Romli Atmasasmita lebih detail mengatakan, bahwa:

            “Pelanggaran HAM berat sebagai salah satu tindak pidana khusus dan secara sosiologis merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat memerlukan penyelesaian yang komprehensif dan bukan hanya dalam bentuk penyelesaian secara hukum semata-mata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama agar dapat diperoleh penyelesaian secara nasional dalam upaya kita bersama untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. Hendaknya kita sadari bersama bahwa pelanggaran HAM berat, khususnya untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau, tidak hanya memiliki muatan aspek hukum tetapi juga memiliki muatan aspek sosiologis dan politis. Betapapun mulianya keinginan kita bersama untuk dapat menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa melalui bentuk usaha penyelesaian hukum secara nasional tersebut, namun pelaksanaannya tetap harus diberi landasan hukum yang kuat, sehingga upaya penyelesaian hukum tersebut tidak rentan terhadap perubahan dan perkembangan dari satu generasi kepada generasi lainnya. Di dalam melaksanakan upaya tersebut para pemimpin bangsa Indonesia harus memperkuat itikad untuk menciptakan dan menemukan kembali (reinventing) kesatuan dan persatuan bangsa dan bukan sebaliknya.”[7]

 

Satu persatu para pelanggar HAM berat telah diadili dan dijatuhi hukuman di depan sidang Pengadilan HAM Ad Hoc, begitupun terhadap pelaku pelanggaran HAM berat Ad Hoc Timor Leste. Akan tetapi, berjalan dengan seiringnya waktu maka ada suatu polarisasi pemikiran bagi pelaku pelanggaran HAM tersebut tidak diadili akan tetapi dibentuklah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) antara Indonesia dan Timor Leste sehingga dikaji dari perspektif Yuridis dan HAM akan menimbulkan suatu pergeseran dan mempunyai implikasi, yaitu: Pertama,  pembentukan  Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) antara Indonesia dan Timor Leste merupakan penyelesaian di luar jalur yuridis yaitu tanpa melalui proses litigasi sehingga menimbulkan dan menyimpang dari proses peradilan yang pada prinsipnya akan menafikan eksistensi tentang adanya terdakwa, korban pelanggaran HAM berat dan Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu, pembentukan Komisi ini tidak selaras dan relatif akan menimbulkan dilema bagi eksistensi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya kebijakan formulatif untuk menyelesaikan proses pelanggaran HAM berat sesuai dengan ketentuan undang-undang harus melalui Peradilan HAM Ad Hoc (UU 26/2000). Dengan demikian, pembentukan Komisi ini di satu sisi lebih mengkedepankan proses politis dan di sisi lainnya pelanggaran HAM berat lainnya yang juga terjadi di Timor Leste diselesaikan secara yuridis yaitu melalui proses Peradilan HAM Ad Hoc sesuai UU 26/2000. Dari dimensi yang demikian ini, maka akan menimbulkan nuansa yuridis terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia dapat menimbulkan problematika dikemudian hari tentang eksistensi asas equality before the law dan aspek negara hukum (rule of law).  Oleh karena ini maka pembentukan  Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) antara Indonesia dan Timor Leste merupakan penyelesaian di luar jalur yuridis yaitu tanpa melalui proses litigasi sehingga menimbulkan dan menyimpang dari proses peradilan yang pada prinsipnya akan menafikan eksistensi tentang adanya terdakwa, korban pelanggaran HAM berat dan Sistem Peradilan Pidana. Konsekuensi logisnya pembentukan Komisi ini tidak selaras dan relatif akan menimbulkan dilema bagi eksistensi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya kebijakan formulatif untuk menyelesaikan proses pelanggaran HAM berat sesuai dengan ketentuan undang-undang harus melalui Peradilan HAM Ad Hoc (UU 26/2000). Dengan demikian, pembentukan Komisi ini di satu sisi lebih mengkedepankan proses politis dan di sisi lainnya pelanggaran HAM berat lainnya yang juga terjadi di Timor Leste diselesaikan secara yuridis yaitu melalui proses Peradilan HAM Ad Hoc sesuai UU 26/2000. Dari dimensi yang demikian ini, maka akan menimbulkan nuansa yuridis terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia dapat menimbulkan problematika dikemudian hari tentang eksistensi asas equality before the law dan aspek negara hukum (rule of law).  Kedua, pembentukan  Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) antara Indonesia dan Timor Leste akan menimbulkan derita panjang yang tiada habisnya-habisnya baik bagi korban pelanggaran HAM itu sendiri dan rasa was-was dari pelaku pelanggaran HAM yang setiap waktu dapat saja perkaranya diproses di depan persidangan Pengadilan HAM Ad Hoc karena aspek ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi di kedua negara tersebut. Dikaji dari perspektif yuridis hal ini dimungkinkan oleh karena pemerintah Timor Leste sudah menandatangani Statuta International Criminal Court (ICC) Tahun 1998 sehingga tunduk dan taat kepada ICC tersebut, sedangkan di sisi lainnya pemerintah Indonesia tidak meratifikasi ICC itu dan mempunyai konsekuensi yuridis tidak ada kewajiban hukum untuk tunduk dan taat kepada Statuta ICC tersebut.

           Analisis polarisasi pemikiran demikian memang tidak terlepas dari dimensi sosial, kultural dan politis dari masyarakat Indonesia. Secara implisit, menurut Soedjono Dirdjosisworo[8]  pandangan masyarakat terhadap penyelesaian sebagai akibat munculnya pelbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia selama puluhan tahun, menimbulkan bermacam-macam pemikiran, di satu sisi menghendaki penyelesaian secara hukum yaitu melalui pengadilan negara yang ditangani oleh para hakim yang benar-benar jujur, tidak memihak dan bukan sebuah rekayasa untuk melindungi individu-individu sebagai tokoh rezim yang lalu. Walaupun peristiwanya telah berlalu belasan tahun namun masyarakat terutama para korban menghendaki penegakan hukum yang memadai. Akan tetapi, di sisi lain mengkehendaki penyelesaian yang elegan, tanpa kesan balas dendam, namun kasusnya dapat diselesaikan  dengan menghormati Hak Asasi Manusia korban. Dari pandangan tersebut muncul adagium yang menyatakan bahwa peristiwa gelap masa lalu tersebut “dapat dimaafkan, tetapi tidak dapat dilupakan” suatu solusi yang ditawarkan oleh pihak ini adalah melalui suatu “pengakuan dari pelaku atas kebenaran perstiwa gelap yang telah menyengsarakan korban pada masa lalu dengan mengajukan permohonan maaf/ampun kepada negara dan kepada korban atas kesalahnnya tersebut”.

           Apabila ditelusuri secara lebih intens, detail dan terperinci pada hakekatnya komisi kebenaran dibentuk untuk mencari dan mendapatkan “keadilan dalam transisi” (Trasisional justice) dimana pembentuk dimensi yang demikian tersebut sifatnya “semu” atau “quasi” yaitu di satu sisi sebagai upaya mencari jalan keluar yang setengahnya memenuhi keinginan masyarakat untuk menegakan hukum dan di sisi lain setengahnya lagi mengkehendaki perdamaian tanpa mengusik masa lalu. Oleh Soedjono Dirdjosisworo[9] lebih detail dikemukakan, bahwa melalui pengungkapan kebenaran komisi ini sejarah dapat diluruskan walaupun difinisi “kebenaran” adalah sangat relatif. Dalam tulisan Ifdal Kasim yang mengutif filsuf Jerman Jurgen Habermas dalam bukunya “The Theory of Communicative Action, London 1984”  menyatakan bahwa kebenaran dalam 3 (tiga) aspek:

1)      Aspek pertama: kebenaran bersifat aktual, berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada.

2)      Kedua: kebenaran bersifat normatif, berkaitan dengan yang kita rasakan adil atau tidak.

3)      Ketiga: kebenaran hanya akan menjadi kebenaran bila dinyatakan dengan cara yang benar.

         Dari ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa Komisi Kebenaran bukanlah lembaga yang menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  yang berat di masa lalu melalui cara-cara kompromistik, melainkan dengan cara yang jujur, transparan, objektif dan bermoral. Akan tetapi, walaupun demikian secara global dan representatif maka pembentukan KKP antara Indonesia dan Timor Leste hakekatnya menimbulkan ambiguitas, yaitu di satu sisi adalah apakah terhadap pelanggaran HAM berat tersebut perlu atau tidak perlu dilupakan ataukah di sisi lainnya para pelaku tersebut diadili di depan pengadilan HAM Ad. Hoc. Tegasnya, adanya masalah pengakuan (acknowledgment)  dan masalah akuntabilitas (accountability).

         Aspek ini dijelaskan lebih jauh oleh Romli Atmasasmita sebagai berikut:

                 “Masalah pertama dihadapkan kepada dua pilihan yaitu apakah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat  tidak perlu dilupakan atau perlu dilupakan saja. Sedangkan masalah kedua, dihadapkan kepada dua pilihan yaitu apakah perlu  dilakukan penuntutan atau dijatuhi  sanksi terhadap para pelakunya. Kedua masalah kunci pemerintah dalam masa transisi tersebut tidak mudah untuk diatasi akan tetapi tidak berarti tidak ada jalan keluar yang dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintah.”[10]

 

Pada hakikatnya, apabila dijabarkan lebih intens dan detail secara global maka Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) antara Indonesia dan Timor Leste berorientasi kepada dimensi bukan sebagai lembaga pro justisia yang dapat melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga kewenangan KKP ini hanya terbatas mengkaji, mengungkapkan kebenaran, serta merekomendasikan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonsialiasi. Selain itu mandat KKP Indonesia dan Timor Leste yang hanya sebatas pada pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi mengakibatkan komisi ini tidak dapat berfungsi sebagai lembaga yustisial dan tidak berwenang pula menentukan terdakwa/pelaku pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu KKP hanya sebatas mengungkapkan fakta kebenaran tentang hakikat kejadian menjelang dan segera sesudah pelaksanaan jajak pendapat lalu dilaporkan secara terbuka kepada publik. Konkretnya secara faktual KKP Indonesia dan Timor Leste juga merekomendasikan cara-cara penyembuhan luka konflik, amnesti bagi para pelaku, dan kompensasi bagi para pelaku, dan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu mka KKP Indonesia dan Timor Leste tidak dapat memberi amnesti kepada pelanggaran HAM tetapi sifatnya rekomendasi dan korban akan diberikan kompensasi.

           Apabila dikritisi maka hakekatnya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) antara Indonesia dan Timor Leste ternyata sifatnya rekonsiliasi antara elite kedua pemerintahan yang tentu saja tidak menyentuh akar rumput dan dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, ekonomi dan keamanan antar kedua negara. Selain itu, KKP ini sifatnya juga semu karena tidak menuntut para pelaku kejahatan HAM berat tersebut ke pengadilan, sehingga dari dimensi ini adanya diskriminasi perlakuan dihadapan hukum antara pelaku satu dan lainnya dimana beberapa pelaku telah diadili oleh Peradilan HAM Ad Hoc sedangkan melalui jalur KKP ini pelaku tidak disentuh dan keadilan yang didambakan korban tidak cukup dengan pemberian kompensasi seperti jalur KKP akan tetapi juga perlu adanya pengakuan bersalah para pelakunya, dihukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku belum terwujud secara faktual.

          Dari dimensi yang demikian inilah KKP sifatnya parsial dalam artian hanya memfasilitasikan dimensi korban saja yaitu melalui jalur pemberian kompensasi dari dimensi politik sedangkan terhadap dimensi yuridis melalui penterapan adanya Pengadilan HAM Ad Hoc padahal perbuatan pelanggaran HAM berat tersebut merupakan dimensi pidana yang menitikberatkan kepada asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sebagai asas universal. Tegasnya, pembentukan KKP  yang salah satunya bertitik tolak kepada angka 8 Mukadimah TOR KKP  yang berbunyi, “Based on and benefting from our shared experince, and motivated by our strong desire to move forward, we are determined to bring to a closure chapter of our rcent past thought joint efforts. A definitive losure of the issues of the past would futher promote futher bilateral relations”,  mempunyai implikasi yuridis apabila dihubungkan dengan Mukadimah TOR KKP angka 10 dimana, “Indonesia and Timor Leste have opted to seek truth and promote frienship as a new and unique approach rather than the the prosecutorial process”  sehingga baik pemerintah Indonesia dan Timor Leste salah menafsirkan “justice” dalam artian sebagai pelanggaran HAM berat dengan kasus kriminal biasa sehingga bertentangan dengan UU 26/2000 yang mengkategorisasikan pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary crimes)  dan bukannya kejahatan biasa (ordinary crimes). Selain itu, menurut Romli Atmasasmita, bahwa:

                “Kekeliruan pemahaman dan persepsi dalam menganalisis peristiwa pelanggaran HAM berat yang nota bene berada dalam lingkup rezim hukum pidana telah membuahkan premise-premise yang bersifat menyederhanakan masalah (pelanggaran HAM berat) yang terbukti dari kalimat” True justice can be served with truth and acknowledgement of responsibility. The prosecutorial system of justice can certainly achieve on objective, which is to punish the perpetrators; but it moight not necessaliry lead to the truth and promote reconcilition” (Mukadimah TOR KKP angka 10). Premis di atas telah keliru mengartikan pengertian istilah “justice” dalam konteks “criminal justice” karena tujuan hukum pidana sejak berabad yang lampau masih tetap, yaitu menemukan kebenaran materiel, bukan menghukum, karena penghukuman itu hanya sebagai sarana (as a means) yang berfungsi baik represif maupun preventif atau rekonsiliasi untuk menemukan keadilan (to an ends).”[11]             

           

Karena konteks demikian, maka pada hakekatnya pemilihan jalur Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) antara Indonesia dan Timor Leste yang menafikan Sistem Peradilan Pidana jelaslah bertentangan dan tidak sesuai dengan eksistensi UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc dan ICC 1998 dimana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah merupakan perbuatan individual dan bukan terkait atau tidak serta merta merupakan perbuatan suatu negara. Konsekuensi yuridis dari prinsip tersebut maka pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut menuntut pertanggungjawaban individual (individual criminal responsibility-Pasal 25) bukan pertanggungjawaban negara atau “state-responsibility”; kecuali hanya satu pertanggungjawaban yang diwajibkan negara terkait ialah tidak memberikan perlindungan terhadap pelakunya (no safe haven principle) dan justru harus membantu/mendukung upaya untuk menemukan kebenaran, melalui jalur pengadilan atau jalur rekonsiliasi, Prinsip pertanggungjawaban individual dalam peristiwa pelanggaran HAM berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi) telah merupakan karakteristik proses penyelesaian kasas-kasus tersebut sejak Mahkamah Nuremberg, Tokyo, dan kemudian Rwanda serta dibekas jajahan Yugoslavia. Pembentukan KKP untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat pasca jajak pendapat (tahun 1999) bertujuan untuk menemukan kebenaran tanpa penuntutan melainkan hanya untuk pemberian amnesty atau kompensasi atau reparasi terhadap korban-korban. Selain itu juga apabila dikaji dari perpektif HAM maka pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) akan menimbulkan “derita panjang” bagi korban pelanggaran HAM itu sendiri dan rasa was-was bagi pelaku pelanggaran HAM berat dimana tidak tertutup kemungkinan dengan seiring berjalannya waktu dan secara politis bergantinya tampuk pemerintahan di kedua negara (Indonesia dan Timor Leste) maka pelakunya tersebut sewaktu-waktu dapat saja diadili melalui proses peradilan.

             Selain itu, walaupun pendekatan secara yuridis melalui Peradilan HAM Ad Hoc masih menimbulkan pendapat yang bersifat pro dan kontra akan tetapi dengan melalui jalur yuridis maka diharapkan penghukuman dapat memberikan keadilan kepada korban (Retributive Justice) yang memegang peran menentukan bagi eksistensi peradilan pidana, sehingga dengan dilakukan penghukuman memberikan legitimasi kepada pemerintah tentang penegakan hukum pidana pada khususnya, berikutnya penghukuman mencegah terjadinya pengulangan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa mendatang yang selaras dengan prinsip “the criminals should go unpunished” serta penghukuman  akan menghilangkan “impunity” dari para pelaku pelanggran HAM yang berat dalam konteks hubungan antara superior dan subordinates sehingga menurut penulis maka  pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) bukanlah langkah strategis dan efektif untuk menyelesaikan proses pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat (tahun 1999) di  Indonesia dan Timor Leste  dikaji dari perspektif HAM  oleh karena di samping hanya bersifat temporer dengan tergantung kepada dimensi politis dan sosiologis dikedua pemerintahan juga tidak akan menyelesaikan masalah oleh karena keadilan yang didambakan korban dengan diprosesnya pelaku pelanggaran HAM berat tidak akan terwujud. Apabila aspek ini dikaji dari perspektif yang lebih luas maka dimensi   pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship)  tidak sesuai dengan Grand Theory yaitu Negara Hukum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tujuan hukum yang terkandung dalam UUD 1945 tercermin dalam konsepsi negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat) bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pada hakekatnya, konsep “negara hukum” merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan doktrin mengenai “rule of law” di mana menurut A.V. Dicey[12]  menyatakan bahwa “rule of law” terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu (1) Supremasi Hukum atau Supremacy of Law, (2) Persamaan di depan hukum atau Equality before of Law dan (3) Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau the constitution based on individual rights, yaitu dalam artian formil dan materiil (ideologis). Di dalam arti formil, maka rule of law dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap sistem kaedah-kaedah yang didasarkan pada hirarki  perintah merupakan rule of law. Dalam arti yang formil ini, maka rule of law mengkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintah yang tiranis. Dari grand theory ini, maka jelaslah sudah setiap tindak pidana haruslah diproses dan diadili oleh institusi dan perangkat hukum yang telah ditentukan tegasnya jelaslah sudah pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di Timor Leste Tahun 1999 merupakan suatu tindak pidana oleh karena itu merupakan ranah dari hukum pidana jelaslah kebijakan yang bersifat menafikan hukum pidana khususnya melalui Peradilan HAM Ad Hoc seperti pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship)  dengan mengeyampingkan hukum pidana yang berusaha mendapatkan kebenaran materiil dan keadilan merupakan pengingkaran terhadap konsep negara hukum. Selain dimensi di atas jikalau dikaji dari perspektif teori madya (middle-range theory) tentang teori-teori pemidanaan[13] yang berkorelasi dengan teori-teori Sistem Peradilan Pidana serta Model-Model mengenai Sistem Peradilan Pidana serta pendapat para ahli seperti Lawrence M. Friedman[14] mengenai sistem hukum, jelaslah aspek sebagaimana konteks di atas dinafikan juga oleh pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship)  padahal dimensi demikian sifatnya krusial terhadap pelaku guna mendapatkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat Pasca 1999 di Timor Leste maupun di Indonesia. Kemudian juga dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship)  maka dari perspektif penegakan hukum yang menjadi dambaan para korban yaitu applied theory berupa keadilan retributif  tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya oleh karena dari aspek praktiknya maka keadilan jenis demikian inilah yang merupakan dimensi diharapkan oleh para korban khususnya terlebih lagi terhadap tindak pidana yang dikategorisasikan sebagai kejahatan HAM berat yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes).

 

      III. Rekapitulasi dan Rekomendasi

            Pada hakikatnya, sebagai rekapitulasi maka pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) merupakan bentuk penyelesaian yang dilakukan berdasarkan dimensi politis. Di satu sisi bentuk penyelesaian seperti ini sifatnya hanya temporer, tidak melibatkan semua pihak dalam dimensi sistem peradilan pidana sehingga eksistensi bentuk penyelesaian ini tergantung situasi politik dan keamanan kedua negara. Apabila dikritisi maka hakekatnya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) antara Indonesia dan Timor Leste ternyata sifatnya rekonsiliasi antara elite kedua pemerintahan yang tentu saja tidak menyentuh akar rumput dan dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, ekonomi dan keamanan antar kedua negara. Selain itu, KKP ini sifatnya juga semu karena tidak menuntut para pelaku kejahatan HAM berat tersebut ke pengadilan, sehingga dari dimensi ini adanya diskriminasi perlakuan dihadapan hukum antara pelaku satu dan lainnya dimana beberapa pelaku telah diadili oleh Peradilan HAM Ad Hoc sedangkan melalui jalur KKP ini pelaku tidak disentuh dan keadilan yang didambakan korban tidak cukup dengan pemberian kompensasi seperti jalur KKP akan tetapi juga perlu adanya pengakuan bersalah para pelakunya, dihukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku belum terwujud secara faktual. Dari dimensi yang demikian inilah KKP sifatnya parsial dalam artian hanya memfasilitasikan dimensi korban saja yaitu melalui jalur pemberian kompensasi dari dimensi politik sedangkan terhadap dimensi yuridis melalui penterapan adanya Pengadilan HAM Ad Hoc padahal perbuatan pelanggaran HAM berat tersebut merupakan dimensi pidana yang menitikberatkan kepada asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sebagai asas universal.  Selain itu, walaupun pendekatan secara yuridis melalui Peradilan HAM Ad Hoc masih menimbulkan pendapat yang bersifat pro dan kontra akan tetapi dengan melalui jalur yuridis maka diharapkan penghukuman dapat memberikan keadilan kepada korban (Retributive Justice) yang memegang peran menentukan bagi eksistensi peradilan pidana, sehingga dengan dilakukan penghukuman memberikan legitimasi kepada pemerintah tentang penegakan hukum pidana pada khususnya, berikutnya penghukuman mencegah terjadinya pengulangan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa mendatang yang selaras dengan prinsip “the criminals should go unpunished” serta penghukuman  akan menghilangkan “impunity” dari para pelaku pelanggran HAM yang berat dalam konteks hubungan antara superior dan subordinates sehingga menurut penulis maka  pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship) bukanlah langkah strategis dan efektif untuk menyelesaikan proses pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat (tahun 1999) di  Indonesia dan Timor Leste  dikaji dari perspektif HAM. Apabila aspek ini dikaji dari perspektif yang lebih luas maka dimensi   pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission of Truth and Friendship)  tidak sesuai dengan Grand Theory yaitu Negara Hukum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengeyampingankan hukum pidana yang berusaha mendapatkan kebenaran materiil dan keadilan merupakan pengingkaran terhadap konsep negara hukum. Selain itu dimensi di atas jikalau dikaji dari perspektif teori madya (middle-range theory) tentang teori-teori pemidanaan serta dari perspektif penegakan hukum yang menjadi dambaan para korban yaitu applied theory berupa keadilan retributif  tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya oleh karena dari aspek praktiknya maka keadilan jenis demikian inilah  merupakan dimensi diharapkan oleh para korban khususnya terlebih lagi terhadap tindak pidana yang dikategorisasikan sebagai kejahatan HAM berat yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Oleh karena itu, dari dimensi demikian sebagai rekomendasi sebenarnya penyelesaian pelanggaran HAM berat antara Indonesia dan Timor Leste Pasca Jajak Pendapat Tahun 1999 hendaknya diselesaikan tetap melalui Peradilan HAM Ad Hoc sesuai UU 26/2000.***

 

 

Malang, 17 Januari  2010

 

 

 



[1] Penulis adalah Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, penulis Buku Ilmu Hukum, dan kini  Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur serta Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Merdeka, Malang

[2]  Koran Tempo, 19 Desember 2005, hlm. A.8 dan Kompas,  17 Desember 2005, hlm.  9

[3] Romli Atmasasmita, Mengkritisi Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia dan Timor Leste, Bahan Materi Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, September, 2005, hlm. 1-2

[4] Pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam Criminal Justice Science. Menurut Mardjono Reksodiputro maka Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. (Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85). Ditinjau dari dimensinya maka Frank Hagan (1987) membedakan antara Criminal Justice System dengan Criminal Justice Process. (Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 1982, hlm. 70). Pada dasarnya, Criminal Justice System adalah: “ ...is the system by which society, fist determinies what will constitue a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law.  Sedangkan Criminal Justice Process diartikan sebagai: “the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender”. Oleh karena itu, terdapat perbedaan gradual kedua pengertian di atas yaitu Criminal Justice System merupakan substantive law sedangkan Criminal Justice Process menunjuk pada pengamanan penerapan dari Substantive law. Menurut Allan  Coffey maka ada perbedaan antara “sistem” dengan “proses” dimana dikatakan bahwa, “The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probahation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system.” (Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, PT. Jambatan, Jakarta, 2004,  hlm. 1-2). Secara Esensial maka di Amerika Serikat tempat lahirnya Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) seperti dikemukakan oleh Prof Neil C. Chamelin, Phd. terdiri dari Polisi, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan yang timbul dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat pemerintahan lokal dimana ditentukan dengan redaksional: “Basically the American Criminal Justice System is composed of Police, Courts, and Corrections in local, state, and federal levels. These criminal justice components functions separetely and together with majority of activities occuring at the local level of government (city and country). (Neil C. Chamelin, et.al., Introduction to Crfiminal Justice, Prentice-Hall, New Jersey, 1975, hlm. 1)

[5] Romli Atmasasmita, Loc. Cit.

[6] Paul Sieghart, The Lawful Rights Of Mankind, An Introduction To The International Legal Code Of Human Rights,  Oxford University Press, 1986,  107 dstnya  menyebutkan   secara global  HAM terdiri dari tiga generasi, yaitu generasi pertama (Sipil dan Politik), generasi kedua (Ekonomi, Sosial dan Budaya), generasi ketiga (Hak Kelompok) yang kesemuanya itu sesungguhnya merupakan hak individu.

 

[7] Romli Atmasasmita, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25

[8]  Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.  133-134

[9]    Ibid

[10]  Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum,  CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.182 dan: Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional Jilid ke-2, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 23

[11] Romli Atmasasmita, Op. Cit, hlm. 7

[12] A.V. Dicey, The Relation Between Law and Public Opinion,  dalam: Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnik (eds), Soceity and the Legal Order,  Basic Books Inc Publishers, New York, London, 1970, hlm. 181 sebagaimana dikutif oleh Soerjono Soekanto dalam Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis), UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 66-67

[13] Pada hakekatrnya teori-teori pemidanaan tersdiri atas Teori Pembalasan (Absolut, Relatif), Teori Tujuan (Relatif, Reduktif, Utilitarian) dan Teori Gabungan (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tt., hlm. 50-62)

[14] Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, W.W. Norton & Company, New York-London, 1998, hlm. 18-20 menentukan sistem hukum terdiri dari 3 (tiga)  komponen yaitu struktur hukum (structure), substansi hukum (substance) dan budaya hukum (culture) Sistem hukum mempunyai styruktur, sistem hukum terus berubah namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Struktur dimaksudkan sebagai, “The structure of a system is its skeleton framework, it is the permanen shape, the institutional body of the system, the though rigid bones that keep the process flowing within bounds..”,  kemudian substansi dimaksudkan sebagai, “the substance is composed of substantive rules and rules  about bow instituons should behave”,  dan budaya hukum merupakan, “The legal culture, system theiir beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those ports of general customs, opinions ways of doing and thinking that bend sosial forces to ward from the law and in particular ways.”


Last update: 03-02-2010 02:36

Editor's review User comments Quote this article in website Favoured Print Send to friend Save this to del.icio.us Related articles Read more...
SEBUAH ANALISIS PEMIKIRAN TENTANG EKSISTENSI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN (KKP) INDONESIA DAN TIMOR LESTE DIKAJI DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
 
Copyright © 2010 Pengadilan Negeri Kepanjen
Supported by Sysindo