UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN KEJAHATAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

By Administrator, on 18-02-2010 08:40

Views : 6957    

Favoured : 108

Published in : layanan informasi, Artikel


UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN KEJAHATAN DIKAJI

DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.1

 

I. Pendahuluan

Menurut pandangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pengertian “korban kejahatan” adalah terminologi Ilmu Kriminologi dan Victimologi2 dan kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana. Konsekuensi logisnya perlindungan korban dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogianya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (“victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system”). Kemudian pengertian “korban” berdasarkan ketentuan angka 1 “Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power” pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa:

“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered

harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic

loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or

omissions that are in violation of criminal laws operative within member

states, including those laws proscribing criminal abuse power”.

Kemudian, lebih jauh pengertian korban ini oleh Arif Gosita diartikan sebagai, “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.3 Lebih lanjut maka dapat diklasifikasikan korban kejahatan ada yang sifatnya individual (individual victims) dan kolektif (collective victims), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth, “primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state”.4

Secara teoretis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori solidaritas sosial (social solidary argument).5 Secara umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu: Pertama, model hakhak prosedural (the procedural rights model) atau di Perancis disebut partie civile model (civil action system). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga kejaksaan, sebagaimana dikatakan oleh Jan JM Van Dijk, The Hague, bahwa: “Historically this has been the main justification for the estabilishment of the office of the public prosecutor”.6

Lebih jauh lagi, alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikannya hak prosedural kepada korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penuntutan terhadap pelaku, berarti membuatnya ikut bertanggung jawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu sehingga beban tanggung jawab ini akan menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacaranya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi. Kedua, model pelayanan (the services model) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Apabila diperbandingkan, ternyata baik model hak-hak prosedural maupun model pelayanan masing-masing mempunyai kelemahan. Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan. Selain hal di atas, yang menetapkan Jaksa Penuntut Umum mewakili korban maka acapkali dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari dan atau Keluarg anya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.7

Berkorelatif dengan hal tersebut maka dalam kongres PBB tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 1985, di Milan, Italia merekomendasikan tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power pada angka 6 b menentukan bahwa:

Allowing the views and concerns of victims to be presented and consideredat appropriate stages where their personal interests are effected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice”.

Sebagai lembaga yang mewakili korban kejahatan seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga pengajuan tuntutan pidana hendaknya didasarkan kepada keadilan dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut hukuman yang relatif tinggi, sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya berhak memohon hukuman yang seringan-ringannya, atau kalau memungkinkan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim yang berupa pemidanaan (veroordeling) haruslah pula 7  mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan.

Tegasnya, mengandung unsur moral justice, sosial justice dan legal justice.Dengan melihat apa yang telah penulis uraikan di atas maka tulisan singkat berikut yang berjudul, “Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan dikaji dari perpektif sistem peradilan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, ini akan menguraikan lebih jauh bagaimana pandangan Mahkamah Agung yang tercermin dalam beberapa putusannya mensikapi adanya upaya hukum yang dilakukan oleh korban kejahatan.

II. Pengaturan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Dan UpayaHukum Yang Dilakukan Oleh Korban Kejahatan Dalam Putusan Mahkamah Agung

Apabila dicermati lebih terperinci ternyata perlindungan korban kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif yaitu perlindungan abstrak dimana cenderung mengarah pada perlindungan masyarakat dan individu. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan nara pidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh Sthepen Schafer dikatakan sebagai cinderella dari hukum pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku.

Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.8 Dalam Sistem Peradilan Indonesia maka kesan keterasingan korban juga dapat dirasakan sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Secara selintas maka pengaturan korban kejahatan dalam hukum positif menurut sistem peradilan pidana Indonesia meliputi ketentuan Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yangditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang-undang 8 sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifatnya imperatif. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dimulai adanya perlindungan korban secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinyasebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, selain itu KUHAP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Dimensi ini konkretnya merupakan awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. Seorang korban dari suatu kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Di satu sisi kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan. Di lain sisi fungsi korban dalam proses perkara pidana adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat kejahatan. Selain itu, korban dalam kapasitasnya sebagai saksi bersifat pasif dalam artian korban hanya hadir bila diminta dan juga perannya terbatas hanya memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Selain itu maka perlindungan korban di luar KUHP dan KUHAP terdapat dalam beberapa peraturan hukum pidana, seperti dalam ketentuan Tindak Pidana Ekonomi (UU Nomor 7/drt/1955), Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 23 Tahun 1997), Praktik Monopoli (UU Nomor 5 Tahun 1999), Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7/drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi maka indikasi pemberian perlindungan kepada korban berupa jenis pidana “tindakan tata tertib” sehingga kerugian negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dikembalikan kepada negara.

Logika pemikiran pembentuk undang-undang sebagai kebijakan formulatif berasumsi bahwa hukum pidana sebagai alat ampuh dan memadai dalam menanggulangi kesulitan ekonomi, akan tetapi kenyataannya perekonomian Indonesia waktu itu bukanlah menjadi baik, meskipun di satu sisi kebijakan formulatif memberi ancaman pidana yang sangat berat. Kemudian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka sekelompok masyarakat atau masyarakat luas diberi hak untuk mengajukan gugatan atas dasar perwakilan kelompok (class action) dan Pasal 47 memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana lingkungan hidup terhadap pelakunya dapat pula dikenakan tindakan tata tertib. Selanjutnya, upaya perlindungan korban yang bersifat abstrak dari kebijakan formulatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 19 disebutkan bahwa:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada hakikatnya, pemberian ganti rugi tanpa menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana sebagaimana dimaksud di atas mencerminkan adanya upaya perlindungan korban tanpa orientasi pada pelaku kejahatan sebagaimana dianut oleh hukum positif Indonesia. Akan tetapi, apabila dicermati tentang ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 maka sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) masih nampak adanya orientasi kepada pelaku tindak pidana (offender oriented) dan tidak dapat diharapkan adanya perlindungan terhadap korban sebagai konsumen. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, upaya perlindungan korban nampak adanya pidana minimal khusus sehingga dapat dihindarkan penjatuhan pidana yang terlalu ringan, sedangkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi digolongkan dalam sanksi adminstratif. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, merupakan pidana tambahan yang juga bermaksud atau sebagai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan.

Apabila ditarik “benang merah” apa yang telah penulis uraikan maka perlindungan terhadap korban kejahatan terasa begitu minim sehingga perlindungannya bersifat abstrak/semu dan perlindungan tidak langsung dimana menurut Arif Gosita disebutkan bahwa adanya hak-hak korban9, yang dapat berupa:

Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut.

Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).

Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.

Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

Berhak mendapat kembali hak miliknya.

Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.

Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Berhak mempergunakan upaya hukum (recht middelen).10

Sedangkan, terhadap aspek ini maka J.E. Sahetapy juga menentukan hakhak

korban berupa:

mendapat pelayanan (bantuan, restitusi, kompensasi)

menolak pelayanan untuk ahli warisnya

mendapat kembali hak miliknya

menolak menjadi saksi apabila tidak ada perlindungan terhadap dirinya

mendapat perlindungan terhadap ancaman pihak pelaku apabila pelapor menjadi saksi

mendapat informasi mengenai permasalahan yang dihadapinya9

Pada dasarnya hak-hak korban dalam KUHAP meliputi tiga dimensi, yaitu: Pertama, hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP). Kedua, hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi berupa mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap akibat kejahatan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang dirugikan (Pasal 98-101 KUHAP).

dapat melangsungkan pekerjaannya

mendapat pelayanan yang layak sewaktu sebelum persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan

mendapat bantuan penasihat hukum

menggunakan upaya hukum.11

Menurut Arief Gosita dan J.E. Sahetapy maka hak korban berupa mempergunakan upaya hukum (recht middelen) dalam ketentuan perundangan-undangan merupakan perlindungan korban kejahatan dalam ruang lingkup prosedural seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dimungkinkan korban kejahatan yang berupa masyarakat secara kolektif melalui upaya hukum berupa gugatan perwakilan secara kelompok (class action). Perlindungan korban kejahatan dalam melakukan upaya hukum eksistensinya sangat penting mengingat berdasarkan kajian emperik ternyata reaksi korban terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan dari dimensi lain ternyata korban sendiri tidak dapat berbuat sesuatu untuk menguji putusan karena hukum yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Bertolak dari dimensi di atas maka kiranya ada kendala diwujudkan perlindungan korban melalui hak-hak prosedural. Namun demikian pengaturan hak-hak prosedural dapat ditempuh dengan pengaturan yang tegas tentang hakikat kewenangan jaksa penuntut umum yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan korban baik masyarakat secara kolektif maupun secara individual. Dalam kaitan dengan hak-hak prosedural korban kejahatan dapat mengacu pada hak korban untuk mengajukan pra peradilan terhadap penghentian penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia. Bertitik tolak pada aspek tersebut maka idealnya dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan perlu disertakan korban untuk memberikan pendapatnya. Demikian pula halnya dalam menilai putusan pengadilan apakah telah sesuai rasa keadilan ataukah belum, dimintakan pendapat korban dengan syarat pendapat tersebut harus telah diterima oleh jaksa penuntut umum dalam waktu yang lebih pendek dari batas akhir mengajukan permohonan banding. Selain itu pula, upaya perlindungan terhadap korban dapat juga dilakukan melalui penyerderhanaan dalam proses peradilan pidana yang menurut hukum positif di Indonesia ada tiga tingkat yakni peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat kedua atau peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan  peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI), bahkan ditambah lagi dengan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dikaji dari perspektif perlindungan kepada pelaku, proses dimaksud memang sangat menguntungkan guna memperoleh pengujian terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah, tetapi dipandang dari sudut perlindungan korban, proses peradilan demikian merupakan waktu tunggu yang sangat melelahkan, terkait dengan beban psikologis yang dialami sebagai akibat tindak pidana dimaksud. Kemudian dalam ketentuan normatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka untuk pengertian korban dipergunakan terminologis yang berbeda-beda yaitu sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), dan pihak yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP). Kemudian kenyataan prakteknya hanya upaya hukum berupa permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh “korban kejahatan” dengan kualitas sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, Penasihat Hukum maupun oleh Jaksa Penuntut Umum yang termaktub dan diputus oleh Mahkamah Agung RI.

Pada kasus Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA maka “Jaksa Penuntut Umum” diperkenankan melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) begitu pula Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya hukum Peninjauan Kembali dalam kasus The Gandhi Memorial School terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 K/Pid/1995 tanggal 8 Juni 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pada dasarnya, putusan Peninjauan Kembali dikaji dari perspektif teoritik dan praktek menimbulkan pelbagai penafsiran dan komentar. Ada komentar yang bersifat pro akan tetapi tidak sedikit menimbulkan komentar yang kontra dan bahkan dianggap putusan yang bersifat kontroversial karena dianggap bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Akan tetapi upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh “korban kejahatan” (saksi korban Prof. DR. Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, SP.OG) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1991 K/Pid/2001 tanggal 02 Juli 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dimana Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor: 11 PK/PID/2003 tanggal 6 Agustus 2003, menyatakan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohonan peninjauan kembali Prof. Dr. Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pemohon peninjauan kembali adalah sebagai pihak korban yang tidak diberikan wewenang mengajukan permohonan peninjauan kembali, oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dimana permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau wakilnya ;

2. Bahwa pemohon peninjauan kembali dalam perkara ini adalah saksi pelapor yang tidak diberikan wewenang untuk mengajukan peninjauan kembali, bukan terpidana atau ahli warisnya, maka alasan-alasan peninjauan kembali lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali tidak cukup beralasan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian korban kejahatan dalam kapasitasnya sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan” kasus H. Iskandar Hutualy selaku Ketua DPD I IKBLA Arif Rahman Hakim Exponen 66 Samarinda melakukan upaya hukum peninjauan kembali dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 4 PK/PID/2000 tanggal 28 November 2001, dimana formalitas korban sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan” dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Formalitas permintaan Peninjauan Kembali a quo diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang intinya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Sebelum ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP berlaku maka sudah ada ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung atau oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya.

2. Permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon sebagai “Pihak ketiga yang berkepentingan” ex Pasal 80 KUHAP terhadap apakah dapat diterima maka pembentuk undang-undang tidak memberi tafsiran otentik tentang pengertian “Pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP, sebagai penafsiran otentik tentang penyidik (Pasal 1 angka 3 KUHAP) dan Penuntut Umum (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP) maka secara a contrario interminis istilah penyidik dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya termasuk pemohon pra peradilan selaku baik seorang warga negara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas/umum.

3. Berdasarkan ketentuan asas legalitas dan asas pengawasan harizontal serta ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 maka mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur oleh undang-undang. Untuk mengisi kekosongan, kekurangan hukum maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai pemohon Peninjauan Kembali oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana ini mesti dilenturkan berdasarkan kekurangan dan kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga pemohon Peninjauan Kembali oleh “Pihak Ketiga yang berkepentingan” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP atau “Pihak ketigayang berkepentingan” dalam Pasal 26 UU Nomor 14 Tahun 1970 atau Jaksa Agung atau pihak yang berkepentingan lainnya dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.

4. Bahwa berdasarkan asas legalitas dan asas pengawasan harizontal dalam Pasal 80 KUHAP serta ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berikut penjelasan asasnya maka dalam acara pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan praperadilan ini Mahkamah Agung berlandaskan kebutuhan dan kekosongan hukum sehingga berakibatkan ketidakpastian hukum sekaligus merupakan suatu kebutuhan dalam acara pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali atas permohonan pra peradilan maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai istilah putusan pengadilan mesti dilenturkan kembali hingga mencakup keputusan Pengadilan (dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP, Pasal 81 KUHP) serta putusan praperadian (Pasal 77 s/83 KUHAP) dan bukan sekedar putusan pemidaan yang telah berkekuatan tetap dan oleh karen itu permohonan Peninjauan Kembali H. Iskandar Hutualy sebagai pribadi maupun selaku Ketua DPD I IKBLA Arief Rahman Hakim Eksponen 66 Samarinda secara formal mesti diterima.

5. Bahwa kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP) juga terletak dalam pertimbangan hukum dari putusan pra peradilan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang antara lain menyatakan pihak ketiga yang berkepentingan sbagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP adalah saksi korban dalam peristiwa pidana yang dirugikan langsung, sebab sesuai dengan asas pengawasan horizontal dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP yang implikasinya untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dapat dilaksanakan secara efektif dengan berperan sertanya (partisipasi) masyarakat luas maka “istilah pihak ketiga yang berkepentingan” tidak mesti dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, melainkan setiap orang baik manusia pribadi (natuurlijke persoon, natural person) maupun badan hukum (rechterlijke persoon, legal person), kecuali Penyidik dan Penuntut Umum (yang dalam teks Pasal 80 KUHAP Penyidik dan Penuntut Umum ditempatkan sebelum istilah pihak ketiga yang berkepentingan) sehingga termasuk pemohon praperadilan.

Dari kasus di atas ternyata “korban kejahatan” dalam kapasitasnya sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan” dan yang dilakukan oleh “jaksa penuntut umum” diperkenankan dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung melakukan upaya hukum peninjauan kembali, sedangkan terhadap “korban kejahatan” berupa “saksi korban”, atau “saksi pelapor” oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena secara kualitas dan normatif pemohon peninjauan kembali mempunyai kapasitas yuridis.

III. Penutup

Pada dasarnya ketentuan Hukum Positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan yang bersifat tidak langsung baik dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun dalam Undang- Undang Nomor: 7/drt/1955, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian dalam kebijakan formulatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka untuk pengertian korban dipergunakan terminologis yang berbeda-beda yaitu sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), dan pihak yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP). Kemudian kenyataan  prakteknya permohonan Peninjauan Kembali dilakukan oleh pemohon dengan kualitas sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, Penasihat Hukum maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dan ternyata hanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan  Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung sedangkan untuk permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon, saksi korban atau saksi pelapor oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak diterima oleh karena pemohon bukan berkualitas melakukan permohonan Peninjauan Kembali. Dari dimensi teoretis ternyata Mahkamah Agung melakukan penafsiran berbeda sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu dengan dikabulkannya pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan di satu sisi sedangkan di sisi lainnya permohonan dari pemohon Peninjauan Kembali yang berkualitas saksi korban atau saksi pelapor dinyatakan tidak dapat diterima dengan perbagai pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang bersifat sumir, sederhana dan singkat.****

 

DAFTAR PUSTAKA

Ali Boediarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung TentangHukum Pidana, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2000

Andrew Ashworth, Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law Review, Agustus 1993

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004

Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cassey, Principles of Criminology, New York: Lippincott Company, 1974

Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007

------------------, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi,Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1992

J.E. Sahetapy, Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987


Last update: 22-02-2010 11:10

Editor's review User comments Quote this article in website Favoured Print Send to friend Save this to del.icio.us Related articles Read more...
UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN KEJAHATAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 
Copyright © 2010 Pengadilan Negeri Kepanjen
Supported by Sysindo