SISTEM HUKUM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAJI DARI PERSPEKTIF YURISPRUDENSI DAN PERGESERAN “KEBIJAKAN” MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

By Administrator, on 22-02-2010 11:17

Views : 7138    

Favoured : 124

Published in : layanan informasi, Artikel


                            Oleh: Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.[1]

 

I.                   PENDAHULUAN         

           Pada dasarnya, secara eksplisit dengan tolok ukur judul konteks di atas kiranya ada beberapa aspek yang perlu dikaji, dideskripsikan dan diberikan atensi secara lebih cermat, detail dan terperinci sehingga secara substansial tidak membawa polarisasi pemikiran yang ambiguitas. Dimensi ini sejak awal esensial dikemukakan oleh karena konteks di atas mensiratkan adanya percampuran alur pemikiran antara anasir normatif pada kebijakan formulatif di satu sisi  dengan anasir “yurisprudensi” dan pergeseran “kebijakan” pada tataran aplikatif di sisi lainnya dalam satu pola pembahasan. Terhadap ruang lingkup dan esensi judul konteks tersebut di atas maka ada beberapa deskripsi dan argumen yang kiranya dapat dikemukakan lebih intens, yaitu: Pertama, bahwa secara global dan representatif dikaji dari perspektif substansi materi Tindak Pidana Korupsi maka Mahkamah Agung tidak ada menggariskan “kebijakan” terhadap sistem hukum pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi. Konkretnya, sistem hukum pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi mengacu dan hendaknya harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagai hukum positifnya (UU 31/1999 jo UU 20/2001). Kedua, “kebijakan” yang digariskan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka sistem hukum pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi hanya bersifat prosedural dan administratif sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002. Ketiga, bahwa walaupun Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU 14/1985 jo UU 5/2004 melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman maka pengawasan tersebut tidak mengacu kepada substansi perkara dan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Keempat, bahwa dikaji dari perspektif teori hukum maka di Indonesia tidak menganut asas “the binding force of precedents” akan tetapi bersifat “persuasieve precedents” maka kebijakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ketika memutus perkara bukanlah kebijakan yang bersifat mengikat akan tetapi tergantung kepada peradilan bawahannya, terkecuali terhadap yurisprudensi yang bersifat konstan/tetap (vaste jurisprudentie). Dikaji dari perspektif sumber hukum[2] maka Yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam artian formal.[3]

            Oleh karena itu, berpijak dari dimensi di atas maka “kebijakan” Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka sistem hukum pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi di sini dimaksudkan sebagai perkara yang telah diterima, diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung ketika perkara tersebut diterima, diperiksa dan diputus baik dalam peradilan tingkat kasasi maupun peninjauan kembali dan bukan “kebijakan”[4] dalam artian apa yang dikenal dari perspektif teoretis dan akademik. Maka bertitik tolak kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka tulisan berikut lebih jauh akan membahas sistem hukum kecendrungan tentang yurisprudensi dan pergeseran “kebijakan” putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung ketika menerima, memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang memerlukan perjabaran dan perlu mendapat atensi  dalam dunia peradilan Indonesia dewasa ini dikaji dari perspektif teoretis dan praktik.

 

 

II. KEKUATAN MENGIKAT YURISPRUDENSI DALAM SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL DAN ANGLO SAXON

             Dikaji dari perspektif sumber hukum maka Yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam artian formal. Dikaji dari aspek terminologinya maka yurisprudensi berasal dari kata Jurisprudentia (bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (Rechtsgeleerdheid). Sebagai istilah teknis yuridis di Indonesia, sama pengertiannya kata “Jurisprudentie” dalam bahasa Belanda dan “Jurisprudence” dalam bahasa Perancis, yaitu yang berarti hukum peradilan atau peradilan tetap.

             Dalam bahasa Inggris maka terminologi “Jurisprudence” diartikan sebagai teori ilmu hukum, sedangkan pengertian yurisprudensi dipergunakan dalam rumpun sistem “Case Law” atau “Judge-made Law”. Kemudian kata “Jurisprudenz” dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti yang sempit (aliran Ajaran Hukum), misalnya Begriff-jurisprudenz, Interressen jurisprudenz dan lain sebagainya. Istilah teknis bahasa Jerman untuk pengertian yurisprudensi, adalah kata “Ueberlieferung”.[5]

           Sebagai salah satu sumber hukum formal maka yurisprudensi penting eksistensinya apabila dikorelasikan terhadap tugas hakim. Apabila dikaji dari aliran legisme maka peranan yurisprudensi relatif kurang penting karena diasumsikan semua hukum terdapat dalam undang-undang. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya terikat apa yang ada dalam undang-undang, sehingga merupakan pelaksana undang-undang. Sedangkan menurut aliran Freie Rechtsbewegung maka hakim dalam melaksanakan tugasnya bebas untuk melakukan apa yang ada menurut undang-undang ataukah tidak. Dimensi ini terjadi karena pekerjaan hakim adalah melakukan “Rechtsschepping”, yaitu melakukan penciptaan hukum. Konsekuensi logisnya, maka memahami yurisprudensi merupakan hal yang bersifat substansial di dalam mempelajari hukum, sedangkan mempelajari undang-undang merupakan hal yang bersifat sekunder. Sedangkan terhadap aliran rechtsvinding, peranan yurisprudensi relatif penting dan aspek ini diserahkan kepada kebijakan hakim. Menurut  aliran ini, hakim terikat undang-undang akan tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim memiliki “kebebasan yang terikat” (gebonden Vrijheid) atau “keterikatan yang bebas” (Vrije Gebondenheid). Oleh sebab demikian maka tugas hakim disebutkan sebagai melakukan “Rechtsvinding” yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang sesuai dengan tuntutan jaman. Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas dapat melalui pelbagai penafsiran, seperti penafsiran undang-undang, analogi (abstraksi), Rechtsverfijning/determinatie yaitu membuat pengkhususan dari suatu asas dalam undang-undang yang mempunyai arti luas (dari luas ke khusus). Contohnya adalah arrest H.R. tertanggal 4 Februari 1916 mengenai pasal 1401 N.B.W (sama dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Didalam keputusan tersebut Hoge Raad memuat pengkhususan dari azas “Siapa bersalah (penuh) wajib untuk mengganti kerugian (penuh)”, menjadi “Siapa bersalah sebagian wajib untuk mengganti kerugian sebagian”. Keputusan ini antara lain dimuat dalam W. 9949 dan N.J. 1916-450.[6]

            Sedangkan apabila dikaji dari pandangan doktrina, maka ada dua alasan pentingnya eksistensi yurisprudensi di Indonesia. Pertama, yurisprudensi erat kaitannya dengan pembaharuan dan pembinaan hukum seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja:

       Walaupun perundang-undangan merupakan teknik utama untuk   melaksanakan pembaharuan hukum, pembaharuan kaidah-kaidah dan azas serta penemuan arah atau bahan bagi pembaharuan kaidah demikian juga menggunakan sumber-sumber hukum lain yaitu keputusan badan-badan peradilan (yurisprudensi), sedangkan tulisan sarjana hukum yang terkemuka disebut pula sebagai sumber tambahan.”[7]

 

 

    Kedua, Soepomo menyatakan, bahwa:

  

        Di Indonesia, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim yang telah ada, akan tetapi, dalam praktek Pengadilan, sebagai juga dalam praktek Pengadilan di negara-negara Eropah, hakim bawahan sangat memperhatikan putusan-putusan hakim atasan berhubung pula dengan adanya kemungkinan permohonan banding dan kasasi. Berhubungan dengan itu, jurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting untuk menemukan hukum obyektif yang harus diselenggarakan oleh para hakim.”[8]

         Secara teoritik dan praktik ada perbedaan pengertian yurisprudensi pada negara yang menganut Sistem Hukum Kodefikasi/Civil Law atau Eropa Kontinental seperti Indonesia dengan negara yang menganut Sistem Comman Law/Anglo Saxon/Case law seperti di Negara Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain. Pada hakekatnya maka yurisprudensi di negara-negara yang sistem hukumnya Comman Law seperti di Inggris atau Amerika Serikat, mempunyai pengertian yang lebih luas, dimana yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan pengertian yurisprudensi di Negara-negara Eropa kontinental termasuk kita di Indonesia yang berdasarkan asas konkordansi juga menganut sistem itu, maka yuriprudensi hanya berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi yang kita maksudkan sebagai putusan pengadilan, di negara-negara Anglo Saxon dinamai preseden.[9]

          Dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan, pada hakekatnya yurisprudensi dapat dibagi menjadi 2  (dua) klasifikasi, yaitu:

1.      Yurisprudensi (biasa) dimana seluruh putusan pengadilan yang telah bersifat “inkracht van gewijsde” yaitu telah berkekuatan hukum tetap,  seperti misalnya putusan perdamaian, seluruh putusan yudex facti (Pengadilan Negeri/Tinggi yang telah diterima oleh para pihak),  seluruh putusan Mahkamah Agung RI, dan lain sebagainya.

2.      Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie) yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara yang sejenis berlangsung secara terus menerus.

          Pada asasnya yurisprudensi adalah hukum (judge made law) dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak (Pasal 1917 KUH Perdata) serta mengikat berlandaskan asas Res Judicata Proveri ate Habetur.

         Apabila diperbandingkan secara selintas kekuatan mengikat yurisprudensi dalam sistem hukum eropa kontinental seperti di Indonesia dan sistem hukum comman law maka terletak pada tidak terikatnya hakim pada peradilan bawahan terhadap suatu yurisprudensi pada sistem hukum eropa kontinental seperti Indonesia. Tegasnya, menurut Prof. Z. Asikin Kusumaatmadja, SH maka kekuatan mengikat yurisprudensi di Indonesia bersifat “Persuasive precedent”. Lain halnya di negara-negara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanya sistem “the binding force of precedent” atau asas “stare decisis” atau asas “stare decisis et quita non movere”. Secara gradual asas ini mengikat hakim pada yurisprudensi untuk perkara serupa, dengan isi yurisprudensi yang bersifat esensial yang disebut ratio decidendi. Pada asasnya, lembaga preseden dalam sistem hukum Comman law system menentukan ketentuan-ketentuan hukum itu dikembangkan dalam proses penerapannya. Hal ini berarti, bahwa ia merupakan hasil karya dari para hakim dan bukan dari para ahli hukum yang lain, seperti pengajar-pengajar pada perguruan tinggi, bagaimanapun pandainya mereka ini. Sebaliknya, karya-karya hakim itu hanya diakui sebagai hukum manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Pendapat seorang hakim yang dinyatakan di luar tugasnya mengadili, bukan merupakan ketentuan hukum yang sah.[10]

          Akan tetapi, walaupun di Indonesia yurisprudensi secara teoritik dan praktik bersifat “persuasieve precedent” akan tetapi dalam praktiknya tidak sedikit yurisprudensi tersebut dijadikan acuan oleh hakim bawahannya (yudex facti). Menurut Utrecht[11] ada 3 (tiga) sebab maka seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lain:

1.      Keputusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag) terutama apabila keputusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau oleh Mahkamah Agung. Mr. Wirjono Projodikoro, yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung RI, mengatakan: “Misalnya  di Indonesia Mahkamah Agung adalah badan pengadilan yang tertinggi yang bersendi atas Undang-Undang Dasar melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain. Dalam pengawasan ini dan lagi dalam peradilan kasasi sudah seharusnya Mahkamah Agung dengan putusan-putusannya mempengaruhi cara berjalannya peradilan di seluruh Indonesia. Seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi --Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung -- karena hakim yang disebut terakhir adalah pengawas atas pekerjaannya. Di samping itu juga sering juga dihormatinya, karena jasa-jasanya (telah banyak pengalamannya). Dapat dikatakan: karena suatu sebab yang psikhologis, maka seorang hakim menurut keputusan seorang hakim lain yang berkedudukannya lebih tinggi.

 

2.      Di samping sebab yang psikhologis itu ada juga sebab praktis, maka seseorang hakim menurut keputusan yang telah diberi oleh seorang hakim yang berkedudukannya lebih tinggi. Bila seorang hakim memberi keputusan yang isinya berbeda dari pada isi keputusan seorang hakim yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu seorang hakim yang mengawasi pekerjaan hakim yang disebut pertama, maka sudah tentu pihak yang tidak menerima keputusan itu akan meminta apel atau revisi, yaitu naik banding. Pihak yang tidak menerima keputusan tersebut akan meminta perkaranya dapat dibawa kemuka hakim itu yang kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan hakim yang telah memutuskan perkaranya, dan yang pernah memberi keputusan mengenai suatu perkara yang coraknya sama tetapi bunyinya keputusan berlainan.

 

3.      Akhirnya, ada sebab: hakim menurut keputusan hakim lain, karena ia menyetujui isi keputusan hakim lain itu, yang sebab persesuaian pendapat.

 

        Pada asasnya, dari apa yang telah diuraikan konteks di atas maka dapatlah ditarik suatu “benang merah” bahwasanya yurisprudensi adalah hukum (judge made law) dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak (Pasal 1917 KUH Perdata) serta mengikat berlandaskan asas Res Judicata Proveri ate Habetur. Apabila diperbandingkan secara selintas kekuatan mengikat yurisprudensi dalam sistem hukum eropa kontinental seperti di Indonesia dan sistem hukum comman law seperti di Amerika serikat dan Inggris maka terletak pada tidak terikatnya hakim pada peradilan bawahan terhadap suatu yurisprudensi pada sistem hukum eropa kontinental. Tegasnya, kekuatan mengikat yurisprudensi di Indonesia bersifat “Persuasive precedent” sedangkan di negara-negara penganut Anglo Saxon menganut sistem “the binding force of precedent” atau asas “stare decisis” atau asas “stare decisis et quita non movere”. Secara gradual asas ini mengikat hakim pada yurisprudensi untuk perkara serupa, dengan isi yurisprudensi yang bersifat esensial yang disebut ratio decidendi. Pada asasnya, lembaga preseden dalam sistem hukum Comman law system menentukan ketentuan-ketentuan hukum itu dikembangkan dalam proses penerapannya

 

 

III. SELAYANG PANDANG TENTANG SISTEM HUKUM “KECENDRUNGAN” YURISPRUDENSI DAN PERGESERAN “KEBIJAKAN” MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PRAKTIK PENANGANAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

          Pada dasarnya, walaupun yurisprudensi di Indonesia bersifat persuasive akan tetapi peranan dan eksistensinya lazim dijadikan acuan oleh para hakim yudex facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi). Dengan konteks demikian ini maka yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia di samping membangun, menemukan dan menciptakan hukum juga bersifat menjadi pegangan, acuan serta pedoman para hakim yudex facti dan bahkan di tingkat Mahkamah Agung (yudex juris) sebagai “kunci” dalam memutus perkara. Aspek ini misalnya secara tegas dapat dilihat dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.  

        Konsekuensi logisnya, yurisprudensi dan  kebijakan Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam sistem hukum penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materiil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Konkretnya, landasan, terobosan dan pergeseran pengertian “wederrechtelijk”, khususnya perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) secara luas dari hukum perdata melalui arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919.

       Kemudian dalam praktik peradilan khususnya melalui yurisprudensi dan kebijakan maka Mahkamah Agung RI juga telah memberikan nuansa baru perbuatan melawan hukum materiil bukan hanya dibatasi dari fungsi Negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana. Akan tetapi juga Mahkamah Agung dengan melalui yurisprudensinya melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke arah fungsi Positif melalui kretaria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut.

         Sebagai salah satu contoh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) adalah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya tiga faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Adapun ketiga pertimbangan tersebut, disebutkan dengan redaksional sebagai berikut:

     bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakuikan oleh terdakwa.”

          Dengan tolok ukur sebagaimana dimensi di atas, maka berdasarkan kasus Machroes Effendi inilah timbul suatu yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang jelas menganut azas “perbuatan melawan hukum materiil” (Materiele Wederrechtelijk-heid) dalam artian Negatif.

          Sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendirian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi Positif terdapat dalam perkara Putusan Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa. Pada asasnya, yurisprudensi Mahkamah Agung ini pertimbangan putusannya bersifat futuristis dengan titik tolak penafsiran yang keliru pengertian “melawan hukum” dari yudex facti diidentikan sebagai “melawan peraturan yang ada sanksi pidananya”, sebagaimana dikatakan dengan redaksional sebagai berikut:

      “Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan “melawan hukum” tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.”

 

 

     Kemudian, yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut secara implisit memberikan pertimbangan bahwa penanganan kasus ini mengacu kepada pengertian melawan hukum materiil dari fungsi positif. Aspek ini lebih detail dipertimbangkan dengan redaksional sebagai berikut:

     “Menimbang, bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.”

        Pada hakekatnya, pertimbangan putusan Mahkamah Agung inilah yang dianggap sebagai perkembangan interpretasi futuristis yang menyelami perasaan keadilan masyarakat di satu pihak, sedangkan lainnya berpendapat bahwa sejak putusan itu ajaran sifat melawan hukum materiel telah mempunyai fungsi positif. Fungsi positif ini, menurut ajaran umum hukum pidana, tidak diperbolehkan karena akan bertentangan dengan asas legalitas.

 

 

 

IV. PENUTUP

           Yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam artian yang formal. Dikaji dari aspek teoritik maka yurisprudensi penting eksistensinya apabila dikorelasikan terhadap tugas hakim. Dikaji dari perspektif aliran legisme maka peranan yurisprudensi relatif kurang penting karena diasumsikan semua hukum terdapat dalam undang-undang. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya terikat apa yang ada dalam undang-undang, sehingga merupakan pelaksana undang-undang. Sedangkan menurut aliran Freie Rechtsbewegung maka hakim dalam melaksanakan tugasnya bebas untuk melakukan apa yang ada menurut undang-undang ataukah tidak. Dimensi ini terjadi karena karena pekerjaan hakim adalah melakukan “Rechtsschepping”, yaitu melakukan penciptaan hukum. Konsekuensi logisnya, maka memahami yurisprudensi merupakan hal yang bersifat substansial di dalam mempelajari hukum, sedangkan mempelajari undang-undang merupakan hal yang bersifat sekunder. Sedangkan terhadap aliran rechtsvinding, peranan yurisprudensi relatif penting dan aspek ini diserahkan kepada kebijakan hakim. Menurut  aliran ini, hakim terikat undang-undang akan tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim memiliki “kebebasan yang terikat” (gebonden Vrijheid) atau “keterikatan yang bebas” (Vrije Gebondenheid). Oleh sebab demikian maka tugas hakim disebutkan sebagai melakukan “Rechtsvinding” yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang sesuai dengan tuntutan jaman. Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas dapat melalui pelbagai penafsiran seperti penafsiran undang-undang, analogi (abstraksi)  Rechtsverfijning/determinatie yaitu membuat pengkhususan dari suatu asas dalam undang-undang yang mempunyai arti luas (dari luas ke khusus). Dikaji dari perspektif praktik peradilan maka kekuatan mengikat yurisprudensi di Indonesia hanya bersifat “persuasive”, lain halnya di dalam rumpun hukum Anglo Saxon/Case law yang bersifat mengikat dengan asas “the binding force of precedent”. Mahkamah Agung RI telah berulang kali menciptakan “pergeseran” yurisprudensi dan suatu “kebijakan” sistem hukum pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang mengartikan perbuatan melawan hukum yang bersifat formal (wederwettelijk) bergeser kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang bersifat materiil (wederrechtelijk) dengan mengacu kepada kepada ketentuan hukum perdata dalam Arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919. Kemudian terjadi pula, adanya pergeseran perbuatan melawan hukum materiil (wederrechtelijk) dengan fungsi negatif yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis)  sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi. Kemudian perbuatan melawan hukum materiil (wederrechtelijk) dengan fungsi negatif ini bergeser menjadi fungsi positif melalui aspek pendekatan sejarah pembentukan undang-undang, norma kemasyarakatan, yudikatif dan legislatif melalui kretaria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut sebagaimana terdapat dalam putusan perkara Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983  atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa.

 

 

DAFTAR BACAAN

 

  1. Literatur

 

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),  PT. Toko Buku Gunung Agung, cetakan II, Jakarta, 2004

 

E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesepuluh,  Jakarta, 1983

 

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, Jakarta, 2002

 

Lilik Mulyadi  Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi,  PT. Djambatan, Jakarta, 2004

 

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1976

 

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 1979

 

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

 

    

 

  1. Majalah, Kamus dan lain-lain

 

Henry Campbell Black, et. Al, Black’s Law Dictionary,  Fifth Edition, St. Paulmin West Publicing C.O., 1979

 

Lie Oen Hock, Jurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia tanggal 19 September 1959



              [1]Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Kini Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang

                  [2]Menurut Zevenbergen sumber hukum merupakan sumber terjadinya hukum. Pada hakekatnya sumber hukum secara konvensional dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Menurut Utrecht sumber hukum materiil  yaitu perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (public opinion) yang menjadi determinan materiil membentuk hukum, menentukan isi dari hukum, sedangkan sumber hukum formal, yaitu menjadi determinan formil membentuk hukum (formele determinanten van de rechtsvorming), menentukan berlakunya dari hukum. Sumber-sumber hukum yang formil adalah: Undang-Undang, Kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat, traktat, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina). (E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesebelas,  Jakarta, 1989,  hlm. 84-85). 

                [3]Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 56. Dikaji dari aspek terminologinya maka yurisprudensi berasal dari kata Jurisprudentia (bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (Rechtsgeleerdheid). Sebagai istilah teknis yuridis di Indonesia, sama pengertiannya kata “Jurisprudentie” dalam bahasa Belanda dan “Jurisprudence” dalam bahasa Perancis, yaitu yang berarti hukum peradilan atau peradilan tetap. Dalam bahasa Inggris maka terminologi “Jurisprudence” diartikan sebagai teori ilmu hukum, sedangkan pengertian yurisprudensi dipergunakan dalam rumpun sistem “Case Law” atau “Judge-made Law”. Kemudian kata “Jurisprudenz” dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti yang sempit (aliran Ajaran Hukum), misalnya Begriff-jurisprudenz, Interressen jurisprudenz dan lain sebagainya. Istilah teknis bahasa Jerman untuk pengertian yurisprudensi, adalah kata “Ueberlieferung”.

                [4]Secara gradual dan fundamental, terminologi “kebijakan” berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Terminologi ini dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). (Lilik Mulyadi,  Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi,  PT. Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 26) dan Vide: Henry Campbell Black, et. Al, Black’s Law Dictionary,  Fifth Edition, St. Paulmin West Publicing C.O, 1979, hlm. 1041 mendifinisikan “policy” sebagai: “The general pprinciples by which goverment is guided in it’s management of public affairs, or the legislature is measures...this term as applied to a law ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community.”

               [5]Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 56

             [6]Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan....., Ibid, hlm. 60-61

            [7]Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 12

            [8]Lie Oen Hock, Jurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Pidato Diucapkan Pada Waktu Pengresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa Dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Dari Universitas Indonesia Di Jakarta Pada Tanggal 19 September 1959, Penerbit PT Penerbitan Universitas, Bandung, Cetakan keempat, 1965, hlm. 24

               [9]Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis),  PT Toko Buku Gunung Agung, cetakan II, Jakarta,  hlm. 125

                [10]Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 113

                [11] Utrecht, Pengantar Dalam Hukum ........, Op.Cit, hlm. 122-123


Last update: 22-02-2010 11:23

Editor's review User comments Quote this article in website Favoured Print Send to friend Save this to del.icio.us Related articles Read more...
SISTEM HUKUM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAJI DARI PERSPEKTIF YURISPRUDENSI DAN PERGESERAN “KEBIJAKAN” MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 
Copyright © 2010 Pengadilan Negeri Kepanjen
Supported by Sysindo