HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 The founding members and signatories who represent the International Consortium for Court Excellence

LKJIP

on . Posted in Features

IKHTISAR EKSEKUTIF Pengadilan Negeri Kepanjendalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 telah menetapkan visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kepanjen Yang Agung”.Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Penetapan visi Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good public governance) menuju GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang amanah ; Martabat badan peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari performance lembaga, produk dan integritas aparaturnya.Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang representative sangat penting untuk menambah kewibawaan pengadilan, demikian pula produk pengadilan, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat.Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Pengadilan Negeri Kepanjen yakni : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparasi Badan Peradilan Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Kepanjen terdiri dari kinerja di bidang pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan hukum. Meskipun tidak diuraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayanan hukum dimasukkan ke dalam rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk menepis anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan dilaporkan dalam LKJIP hanyalah program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat bahwa anggapan tersebut kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Kepanjen telah mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari keadilan, Pengadilan Negeri Kepanjen juga termasuk Pengadilan yang didaulat sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang mewujudkan badan peradilan sebagai lembaga Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Kepanjen namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Kepanjen memiliki nafas yang sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop Gratifikasi, Stop mafia Peradilan, dan lain-lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan semangat dan jiwa sejati Hukum yang hadir untuk menyempurnakan ritus perjalanan manusia menuju kesempurnaan.Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban.Sebagai spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan dimanapun, tak terkecuali di Indonesia. Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang tertuang dalam suratedaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tertanggal 20 Nopember 2010, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 Jo Nomor 53 tahun 2014 Tentang pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat PLT Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEK/01.01.2/11/2016 tertanggal 17 Nopember 2016 perihal : Penyampaian LKJIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017. maka kinerja Pengadilan Negeri Kepanjen dievaluasi melalui Indikator Kinerja masukan (input), keluar (output), dan hasil (outcomes) dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 2016. Dan evaluasi yang telah dilakukan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa persentase pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kepanjen secara keseluruhan pada tahun 2016 adalah sebesar99%. Nilai capaian tersebut dianggap cukup baik. Adapun dan aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi)tahun 2016 sebesar : 1. DIPA 01 : Rp. 9.205.800.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Limajuta Delapan Ratus Ribu Rupiah) adapun rincian sebagai berikut : 2. DIPA 03 DIPA 03 ( Dit.Jen. Badan Peradilan Umum MA-RI);: Rp. 138.650.000 ( Seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ),-realisasi Rp. 126.995.000,-(91 %) sisa Rp. 11.655.000,- (Sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) adapun rincian sebagai berikut ; maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar karena penyerapan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun. Pencapaian hasil sasaran diatas, Pengadilan Negeri Kepanjen pada tahun 2016 memiliki rata-rata capaian kinerja95,65% dengan indeks baik dimana telah mencapai kinerja yang maksimal dalam peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Kepanjen. Dengan telah tercapainya rata-rata capaian kinerja sebesar95,65% walaupun belum mencapai 100%, lebih memotivasi Pengadilan Negeri Kepanjen untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan konstribusi terhadap program pelayanan hukum secara nasional dengan harapan dapat tercipta supremasi hukum. Disamping keberhasilan pencapaian kinerja diatas tetap dirasa ada hambatan dan kendala yang dihadapi akan tetapi Pengadilan Negeri Kepanjentelah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi segala hambatan dan kendala tersebut agar program kerja yang telah ditetapkan terlaksana sesuai harapan. Sebagaimana realisasi dari hal tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah menerapkan Sistem Menejemen Mutu dalam pelayanan prima didalam melayani para pencari keadilan guna memenuhi rasa keadilan yang akuntable dan berwibawa sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Kepanjen, serta pelayanan peradilan yang taat asas dan sesuai Reformasi Birokrasi; BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Lembaga peradilan saat ini dituntut untuk turut serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di masyarakat terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk cenderung semakin kritis dan komplek dalam berfikir terutama dalam membela atas kepentingan hak-hak alas serta hajat hidupnya. Pengadilan Negeri Kepanjen sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian serta pembaruan peradilan yang sedang dan akan terus dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hokum yang prima dan berkeadilan. Kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan tuntutan managemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparancy), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon Pengadilan Negeri Kepanjen dalam menjawab tantangan perubahan ke arah yang Iebih baik adalah menciptakan kinerja yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)jo. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Iingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2016 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Kepanjen pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Kepanjen berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan Iingkungan strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Kepanjen telah merumuskan langkah-Iangkah strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara Iebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran. TUGAS DAN FUNGSI Tugas pokok Pengadilan Negeri Kepanjen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 Undang-undang Nomor: 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Di samping tugas dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Kepanjenmempunyai fungsi antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (vide: Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986). 2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor KMA/080/Vlll/2006). 3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.didaerah hukumnya. (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor KMA/080/Vlll/2006). 4. Fungsi nasehat, yakni memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan, yan dipandang perlu. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor KMA/080/Vlll/2006). 5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor : 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007) 6. Fungsi Lainnya: • Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMAISKII/2011, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Kepanjenadalah sebagai berikut : 1. KETUA Tugas Mengendalikan, Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan. Fungsi  Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;  Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan ;  Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.  Menetapakan panjar biaya perkara dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara. 2. WAKIL KETUA Tugas Membantu Ketua Mengendalikan, Menyelenggarakan, Melaksanakan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan. Fungsi  Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.  Mewakili Ketua bila berhalangan.  Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.  Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dangan rencana kerja dan katentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.  Menandatangani penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan.  Melakukan Pembagian Perkara perdata permohonan, tindak pidana singkat, ringan maupun lalu lintas. 3. HAKIM Tugas Menyelenggarakan perkara mulai dan menerima, memeriksa sampai dengan memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan. Fungsi  Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.  Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 4. PANITERA Tugas Membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi umum dan administarsi perkara. Fungsi  Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.  Panitera juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.  Panitera dengan dibantu oeh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenal jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.  Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya.  Membuat akta dan salinan putusan.  Menerima dan mengirimkan berkas perkara.  Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 4.1.1 PANITERA MUDA PIDANA Tugas Menyelenggarakan administrasi perkara pidana. Fungsi  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan  Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana  Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.  Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari sidangnya.  Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya  Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa di tahan  Menyiapakan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali  Menyiapkan berkas permohonan grasi  Menyerahkan arsip perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum 4.1.2 PANITERA MUDA PERDATA Tugas Menyelenggarakan administrasi perkara perdata. Fungsi  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan  Melaksanakan admnistrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan masalah perkara perdata  Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan  Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya  Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya  Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali  Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum 4.1.3. PANITERA MUDA HUKUM Tugas Menyelenggarakan pelaporan administrasi perkara pidana dan perkara perdata. Fungsi  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan  Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan ARSIPberkas perkara, daftar notaris, Penasehat Hukum, permohonan grasi dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4.1.4. PANITERA PENGGANTI Tugas Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan. Fungsi  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;  Membantu Hakim dalam hal : - Membuat penetapan Hari sidang ; - Membuat penetapan sita Jaminan ; - Membuat Berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya ; - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dan tahanan atau dirubah jenis penahanannya ; - Melaporkan barang bukti kepada Panitera ; - Mengetik Putusan ; - Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah selesai diminutasi. 4.1.5. JURUSITA Tugas : Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi :  Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan ;  Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes- protes dan pemberitahuan ;  Melakukan Penyitaan  Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan.  Melakukan Eksekusi 4.1.6. Jurusita Pengganti Tugas : Melakukan pemanggilan sidang, melakukan pemberitahuan putusan, pelaksanaan bantuan panggilan sidang untuk pengadilan lain. Fungsi  Melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara.  Melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara.  Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara.  Melaksanakan Pemberitahuan Banding, Kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan. 5. SEKRETARIS Tugas : Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri. Fungsi  Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;  Pelaksanaan urusan kepegawaian;  Pelaksanaan urusan keuangan;  Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;  Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;  Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;  Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B. 5.1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN TUGAS : Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kepanjen melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pengelolaan keuangan. Fungsi  Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;  Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung sarana dan prasaranaserta perlengkapan dan perpustakaan  Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;  Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi pengelolaan barang milik Negara serta pelaporan keuangan, dan;  Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan 5.2 KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Tugas : Kepala Sub bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatat Pengadilan Negeri Kepanjenmelaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi. Fungsi  Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan fungsional dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;  Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;  Penyiapan Prosedur tetap (SOP)  Penyiapan bahan evaluasi prosedur operasional dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisensi dan efektivitas birokrasi 5.3 KEPALASUBBAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI PERENCANAAN,DAN PELAPORAN Tugas : Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kepanjenmelaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dukumentasi serta pelaporan. Fungsi  Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan program  Penyiapan bahan pelaksaan pengelolaan tehnologi informatika dan statistik, dan ;  Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI Sebagai mana inti masalah Pengadilan Negeri atau lembaga Negara pada umumnya adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas atau dengan kata lain jumlah beban kerja yang dibagi tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ada, atau jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah sumberdaya manusia yang ada; Pengadilan Negeri Kepanjen, memiliki Sumber Daya Manusia diantaranya sebagai berikut : Ketua Pengadilan Negeri : 1 (satu) Orang Wakil Ketua Pengadilan Negeri : - Hakim : 10 (Sepuluh) Orang Panitera : 1 (satu) Orang Sekretaris : 1 ( satu ) Orang Panitera Muda Perdata : 1 (satu) Orang Panitera Muda Pidana : 1 (satu) Orang Panitera Muda Hukum : 1 (satu) Orang Panitera Pengganti : 22(dua puluh dua) Orang Kasub. Bag. Umum dan Keuangan : 1 (satu) Orang Kasub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : 1 (satu) Orang Kasub. Bag. TI,Perencanaan, dan Pelaporan : 1 (satu) Orang Jurusita : 3 (tujuh) Orang Jurusita Pengganti : 7 (tujuh) Orang Staf : 5 (lima) Orang Dengan jumlah Sumber Daya Manusia diatas Pengadilan Negeri Kepanjen dengan menganalisa beban kerja yang harus diselesaikan masih belum sesuai, dikarenakan beban perkara pertahun Perkara Perdata : 650 perkara sedangkan Perkara Pidana sebanyak : 901 Perkara sehingga total perkara pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Kepanjen memeriksa dan mengadili sebanyak 1551 perkara, jika dibandingkan dengan jumlah Hakim, Panitera Pengganti serta Jurusita dan Jurusita Pengganti juga Staf Kepaniteraan maupun Staf Kesekretariataan maka jumlah perkara sejumlah tersebut diatas tidaklah sebanding dengan jumlah aparatur yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen, hal ini dapat dilihat dari adanya rangkap jabatan antara Staf kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang merangkap menjadi Jurusita Pengganti , Oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepanjen membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia.Dalam hal ini kami Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berkompoten untuk melakukan rekruitmen sumber daya manusia, akan tetapi kami mengajukan surat permintaan penambahan Pegawai Negeri Sipil kepada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan analisa beban kerja. Selain masalah Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan jumlah Perkara, Pengadilan Negeri Kepanjen menghadapi Permasalahan Utama dibidang keuangan (DIPA) yang diterima anggarannya berkurang setiap tahunnya sehingga untuk memenuhi suatu kebutuhan pokok menjadi suatu kendala utama, sedangkan kebutuhan pokok belanja tahunan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak bisa ditunda dan dikurangi terlebih bagi belanja Pegawaiyang mengalami peningkatan sehingga minus sebesar Rp.-402.458.394, belanja daya air, teleponyang mengalami peningkatan sehinggarevisi diambilkan dari anggaran lain yang belum terpakai. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kepanjen adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Bab I Pendahuluan Isi mukadimah mengenai permasalahan utama yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen; Bab II Perencanaan Kinerja Uraian mengenai Perencanaan Kinerja Tahunan 2017 Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja 1. Target dan realisasi kinerja tahun 2016 2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka menegah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan; 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan Bab IV Penutup Uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2. SK Tim penyusun RKT2018 , LKjIP 2016, PKT 2017, RKA-KL 2018 3. Pernyataan telah direviu BAB II PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun 2015 -2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Reformasi Birokrasi sebagai pembaharuan menuju suatu paradigma baru terhadap tatanan hukum di semua satuan kerja Pengadilan Negeri dibawah Mahkamah Agung, adalah harga mutlak demi terciptanya Pengadilan yang mengedepankan rasa keadilan yang absolut, dan mengesampingkan keinginan, asa dan rasa yang bersifat kepentingan pribadi maupun golongan; Zona Integritas yang merupakan awal terbentuknya Reformasi Birokrasi menuju terbentuknya suatu sistem tatanan lembaga Peradilan yang baik, hal tersebut harus di dukung oleh semua unsur warga Pengadilan Negeri Kepanjen; Pencanangan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Kepanjenyang dilaksanakanmembuktikan bahwa Pengadilan Negeri Kepanjentidak main-main dalam memberikan rasa keadilan yang penuh serta berwibawa bagi pencari keadilan, sebagaimana hal ini juga tertuang dalam semangat Reformasi Birokrasi (RB) yang senantiasa mengedepankan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, serta Bersih dan Bebas KKN; Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Kepanjen diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019. VISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kepanjen. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Kepanjenadalah: “ Terwujudnya Pengadilan Negeri KepanjenYang Agung “ Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kepanjenmenetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, A. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Kepanjen adalah sebagai berikut : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan . 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan TrasparansiBadan Peradilan . B. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalarn bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan status kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, serta indikator kinerja tujuan yang mendukung adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 1.1. Persentase penyelesaian perkara 1.2. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum :  Banding  Kasasi  Peninjauan kembali 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 2.1. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.Atau meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat Pengadilan Negeri Kepanjen. 3.1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 3.2. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan tepat waktu 3.3. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line 3.4. Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi pengadilan yang tersedia 3.5. Persentase kepastian hukum Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dan hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepanjen tahun 2015 - 2019 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen. Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kepanjen adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim 3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Kepanjenagar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk Iebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara garis besar renstra Pengadilan Negeri Kepanjenmemuat dua pilar utama program Pengadilan Negeri Kepanjen di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni : Pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan. Kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum.Program di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut dengan program kerja bidang teknis yustisial, sedangkan program kerja di bidang pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum disebut dengan program kerja bidang non teknis yustisial. Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kepanjen yang berhubungan Iangsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara Iangsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun Iangsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain. Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang teknis peradilan dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis sebagian anggapan perumusan renstra, rencana kinerja, penetapan kinerja yang mesti dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, hanyalah sebatas program yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA saja, dalam persepsi ini maka pencapaian kinerja suatu lembaga secara limitative hanya diukur dan kemampuan penyerapan anggaran di bidang pengelolaan prasarana dan sarana belaka. Padahal secara filosofis urgensi keberadaan lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan, meskipun dalam hal tertentu tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Penyusunan renstra ini meliputi penetapan visi, misi, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif Stake holder, sehingga dapat mengarahkan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam pengambilan keputusan tentang masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat. Kemandirian dari segi finansial untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat masih dalam proses, hal mana sangat tergantung kepada keinginan politik dan dukungan segenap pemegang kekuasaan. Namun kemandirian di dalam menentukan dan mengelola anggaran sendiri menjadi salah satu program prioritas badan peradilan tahun 2015-2019. Berdasarkan pengertian tersebut, Pengadilan Negeri Kepanjenmenetapkan 14 Indikator Kinerja sebagai berikut : 1. Persentase mediasi yang diselesaikan melalui laporan mediator; 2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana 3. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 Bulan; 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan; 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 7. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap; 8. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ; 9. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak; 10. Persentase penyitaan yang terlaksana; 11. Ratio jumlah majelis Hakim terhadap perkara; 12. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 13. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line; 14. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan tanpa upaya paksa; Strategis (Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran) Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kepanjendan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui Program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.Kegiatan pokok dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Iingkungan peradilan tingkat pertama. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja utama digambarkan sebagai berikut : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra 2015-2019. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 telah disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen seluruh komponen pada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencapainya dalam tahun 2016. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun 2016 memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator input, output dan outcome. Penetapan Indikator Kinerja-Indikator Kinerja ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang tersedia dilingkungan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Kepanjenpada tahun 2016. Selain itu, dokumen rencana kerja tahunan (RKT) memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang dan bagian lingkungan Pengadilan Negeri Kepanjen. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian satu Indikator Kinerja tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, keberhasilan mengenai terlaksana atau terwujudnya suatu kegiatan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja. Mengingat pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2016 ini merupakan bagian dari kinerja tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun selanjutnya, maka sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja Pengadilan Negeri Kepanjensampai pada tingkat atau Indikator Kinerja benefit dan impac, oleh sebab itu penilaian hanya akan dilakukan sampai pada tahap outcome (hasil). RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun Anggaran : 2016 Tabel 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN TAHUN ANGGARAN 2016 Penetapan kinerja diperlukan sebagai suatu patokan target kinerja yang akan dikerjakan dan diselesaikan dalam suatu pekerjaan. Penetepan kinerja tahun 2016 mengalami perubahan, artinya tidak sesuai dengan rencana kinerja tahun 2016 yang disebabkan beberapa faktor antara lain : 1. Adanya perubahan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. sehingga harus menyesuaikan rencana yang sudah dibuat dengan peraturan yang baru. Hal ini telah dilakukan reviu terhadap penetapan kinerja. 2. Terjadinya perubahan anggaran yang telah diusulkan dengan kenyataan yang diterima. 3. Dengan demikian rencana kinerja tahunan 2016 disesuaikan dengan anggaran yang diterima. PENETAPAN KINERJA Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun Anggaran : 2016 Tabel 3 REVIU LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KEPANJEN TAHUN ANGGARAN 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi, Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan daam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kepanjentahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini A.1. Target dan realisasi kinerja tahun 2016 Berikut adalah tabel hasil pengukuran target dan realisasi serta hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Kepanjendalam tahun 2016. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi.Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya.Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2016 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kepanjen. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri KepanjenTahun 2016 masih belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Kepanjen dapat meningkat. Perkara Permohonan, menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen selalu berkeinginan untuk melaksanakan pelayanan masyarakat para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya, terkelola, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga para pencari keadilan dapat terpuaskan dengan seadil-adilnya; Sebagai bagian dari penunjang tatanan utama dalam bernegara dan sebagai tatanan terakhir dari penegakan Hukum bagi para pencari keadilan maka Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Kepanjentelah mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh serta berwibawa bagi pencari keadilan, sebagaimana hal ini juga tertuang dalam semangat Reformasi Birokrasi (RB) yang senantiasa mengedepankan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, serta Bersih dan Bebas KKN dalam pembentukan suatu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pengadilan Negeri Kepanjen; Pengadilan Negeri Kepanjenmerupakan salah satu diantaranya dalam meraih Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.36/QMR/SERTIFIKAT/10/2016 dan ISO 9001 : 2015 pada tanggal 31 Oktober 2016 Dengan adanya Reformasi Birokrasi di tubuh lembaga Peradilan di Indonesia diharapkan seluruh pencari keadilan mendapatkan hukum yang adil, bijaksana dan agung, sehingga jargon “ Hukum terkadang buta, namun Keadilan harus dapat melihat dalam kegelapan” dapat di terapkan menjadi Hukum dan Keadilan mampu melihat sesuatu yang tidak kasat mata menjadi suatu keadilan yang agung dan luhur serta berwibawa, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi dan hukum tidak hanya sepihak seperti bilah pisau yang tumpul keatas namun tajam kebawah, tetapi menjadi pemenuh dahaga bagi pemilik alas hak yang hakiki; A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen.Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen, direalisasikan dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan, Indikator Kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (lima) Indikator Kinerja yang harus diselesaikan. Perbandingan Pencapaian target Indikator Kinerja sasaran pada tahun 2016terhadap tahun sebelumya dapat digambarkan sebagai berikut : Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2016 sebagai berikut: Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi kemudian dibagi dengan jumlah perkara gugatan perdata yang masuk dikali dengan 100%. Pada data perkara gugatan mediasi yang masuk tahun 2016 adalah sebanyak 24 perkara yang dimediasi namun yang selesai dimediasi sebanyak 12 perkara hal ini diakibatkan adanya pihak yang berperkara saling tidak ketemu sehingga sulit mediasi dilakukan. Disamping itu juga para pihak kadang tidak mau hadir dalam rapat mediasi inilah yang menjadi kendala, ini dapat dilihat pada data tersebut pencapaian dengan tingkat persentase 100% dikarenakan semua perkara gugatan yang masuk diupayakan melewati proses mediasi terlebih dahulu. Adapun untuk sisa perkara perdataberjumlah 805 perkara dan dapat diselesaikan 692 atau sekitar tingkat capaian 94 % dari target yang ingin dicapai yaitu 95%. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen dari panmud, para staf kepaniteraan, Panitera Pengganti dan Hakim dalam menyelesaikan sisa perkara. Hal ini dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya tingkat capaian tahun 2015 sebesar 75 %. Penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2015 jumlah 177 perkara putus 831 telah diselesaikan dengan baik pada tahun 2016 hingga capaian kinerjanya mencapai 100 % untuk pidana dari target yang diinginkan yaitu 100 %. Jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 1 bulan target pencapaian 72 % untuk perkara perdata jumlah 680 dan dapat diselesaikan sebanyak 492 perkara, artinya realisasi mencapai 72% dan tingkat capaian kinerja 100%. Untuk perkara pidana yang diselesaikan maksimal 1 bulan jumlah perkara 21 dan dapat diselesaikan jumlah target pencapaian 70 % untuk perkara pidana namun realisasi hanya 100% Yang akhirnya tingkat capaian kinerja 142%. Perkara perdata yang diselesaikan lebihdari 5 bulan jumlah perkara adalah 45 perkara target pencapaian 75 % untuk perkara perdata namun realisasi hanya 31,70% disebabkan adanya delegasi yang belum kembali. Yang akhirnya tingkat capaian kinerja hanya 42,2%. Untuk perkara pidana yang diselesaikan lebih dari 5 bulan jumlah perkara 41 dan dapat diselesaikan 39 dengan target pencapaian 5 % realisasi 4 % tingkat capaian kinerja mencapai80%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perkara pidana dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan. SASARAN 2: Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan majelis yang bisa diterima dan tidak dilanjutkan dengan upaya hukum.Pengadilan Negeri Kepanjen berupaya memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima. Peningkatan akseptabilitas putusan di Pengadilan Negeri Kepanjen, direalisasikan dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan, Indikator Kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) Indikator Kinerja yang harus diselesaikan. Pencapaian target Indikator Kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan 20 % sebagai target awal capaian tahun 2016, didalam realisasi tahun 2016 diperoleh Jumlah perkara perdata banding sebanyak 13 perkara dan putus 147 perkara yang berarti bahwa terdapat 14 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga dari target 20 % dapat dicapai 47,3 %. Sedangkan untuk perkara pidana jumlah perkara banding 19 perkara dari 147 perkara yang putus ditahun 2016.Daritarget 85 % dapat direalisasikan sebesar 95,07% sehingga di tahun 2016 dapat diperoleh capaian sebesar98,8 %. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 20 % sebagai target awal capaian tahun 2016, didalam realisasi tahun 2016 diperoleh Jumlah perkara perdata Kasasi sebanyak 87 perkara dari 147 perkara dan terdapat 60 Perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga dari target 20 % telah terealisasi sesebesar 41,20% sehingga dapat diperoleh hasil capaian sebesar 56.6 % sedangkan untuk perkara pidana jumlah perkara 57perkara yang mengajukan kasasi dari 19 putusan banding. Jadi terdapat 147 perkara dari 831 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dengan target 85 % dapat terealisasi 96,69 % yang tidak mengajukan upaya kasasi maka dapat diperoleh capaian sebesar 113,76%. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PKditargetkan 20 % dan Pidana 85 % sebagai target awal capaian tahun 2016, didalam realisasi tahun 2016 diperoleh Jumlah perkara perdata PK sebanyak 16 perkara dari 63 perkara yang diputus pada tingkat kasasi, sedangkan jumlah perkara PK Pidana 11 perkara dari jumlah perkara 57 perkara yang diputus di tingkat kasasi. Dilihat dari tabel persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum atas putusan hakim sangat siginifikan karena dari target perkara yang ingin dicapai hampir semua putusan hakim dapat diterima dengan senang hati oleh pencari keadilan. Inilah yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat pencari keadilan dan pimpinan Mahkamah Agung agar Hakim dalam memutuskan perkara diupayakan dengan seadil-adilnya. Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengelolaaan penyelesaian perkara secara cepat efektif dan efisien.Penyelesaian ini baik dimulai dari pemberkasan sampai in craht nya putusan. Peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kepamjen, direalisasikan dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan, Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (lima) Indikator Kinerja yang harus diselesaikan.Pencapaian target Indikator Kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : Analisis pencapaian target Indikator Kinerja ( 5 Indikator Kinerja) pada sasaran 3 (Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara), di uraikan sebagai berikut : persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap target pencapaian 100 % baik perdata maupun pidana, dan kenyataan realisasi juga 100% berarti tingkat pencapaian kinerja 100% persentase bekas yang diregister dan siap didistribusikan kemajelis target pencapaian 100 % baik perdata maupun pidana, dan kenyataan realisasi juga 100% berarti tingkat pencapaian kinerja 100%. persentase penyampaian relass pemberitahuan putusan tepat waktu perkara perdata target 85 % ternyata realisasi 100% berarti tingkat pencapaian kinerja mencapai 117%. persentasepenyitaan perkara perdata yang terlaksana. Dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar 70% namun kenyataan realisasi sebesar 53,8% hal ini menjadikan tingkat pencapaian kinerja sebesar 76,93%. untuk ratio majelis hakim jika dilihat dari jumlah perkara pidana tahun 2016 sebanyak 801 dan jumlah perkara perdata tahun 2016 sebanyak 179 perkara. Hal ini berarti dalam 1 tahun tiap Majelishakim yang menangani perkara sebanyak 30 perkara dan harus diselesaikan secepat mungkin dengan kualitas putusan yang adil, walaupun sangat sulit dilaksanakan,majelis hakim tetap berupaya semaksimal mungkin. Sasaran4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang melayani mesyarakat bidang keadilan khususnya terhadap putusan – putusan pengadilan yang dengan mudah dapat diakses melalui internet atau dapat dijangkaunya kantor pengadilan. Peningkatan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Kepanjen, direalisasikan dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) Indikator Kinerjayang harus diselesaikan.

Jadwal Sidang Hari Ini