Kamis, 27 Maret 2014 Pengadilan Negeri Kepanjen memulai sidang perdana pelanggaran Pemilu dengan terdakwa Ir. SYAMSUL ARIFIN, MM yang didakwa melanggar pasal 89 huruf d jo pasal 301 (1) UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD karena berkampanye tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) baik dari Polres Malang atau Polsek Donomulyo, memberikan uang dan paket sembako kepada petani kelapa sawit, fakir miskin / lansia dan Karang Taruna yang berisi 1 kg gula pasir, mie instan 2 bungkus, Kopi bubuk 2 saset kepada kurang lebih sebanyak 250 orang yang disisipi kartu nama yang bergambar terdakwa sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor 1 dari Partai Hanura dan memperagakan cara pencoblosan yang benar pada contoh kertas suara dengan mencoblos dirinya.

Sidang perdana pelanggaran Pemilu 2014 tersebut menarik perhatian beberapa awak media yang memadati ruang sidang Garuda dimana sidang berlangsung.

Tidak seperti perkara pidana biasa, sidang pelanggaran Pemilu yang dipimpin Tuty Budhi Utami, SH.MH sebagai Ketua Majelis dengan anggota Majelis R.Heru Wibowo Sukaten, SH.MH dan Riyono, SH.MH tersebut dilakukan secara maraton mengingat waktu yang diberikan Undang-undang No.8 Tahun 2012 tersebut sangat singkat sehingga dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sudah harus diputus.

Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya Bambang Suherwono, SH.MHum tersebut tampak serius mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh JPU Juni Ratnasari, SH. Setelah itu sidang langsung dilanjutkan dengan penyampaian eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum dan pemeriksaan delapan orang saksi yang diajukan Penuntut Umum.

Setelah pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum sidang ditunda satu hari (Jumat 28 Maret 2014) guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan saksi meringankan.

Last update: 28-03-2014 01:49

Pada tanggal 21 Maret 2014 bertempat di Hotel Horison Kota Malang. Rapat Koordinasi Pimpinan Peradilan Umum se-wilayah Jawa Timur telah diselenggarkaan dengan sukses. Suatu kebanggan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak sebagai penyelenggara acara rapat koordinasi tersebut karena berkenan hadir Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, H. RM. Anton Suyatno, SH.MHum. Direktur Pembinaan Administrasi Umum Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M.s.i, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Soemarno, SH.MHum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H. Achmad Iswandi, SH.dan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya, H. Joko Sabar S, SH.MH.

Rapat Koordinasi Pimpinan Peradilan Umum se-wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan secara rutin setiap tiga bulan sekali tersebut diikuti oleh Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Timur dengan mengambil mengambil topik bahasan yaitu pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang meliputi :

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
2. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan
3. Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menghimbau kepada seluruh pimpinan Pengadilan Negeri se-Jawa Timur selaku pemberi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu agar menindaklanjuti hal tersebut untuk diwujudkan dalam aksi yang nyata sehingga maksud dan tujuan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dapat segera dinikmati masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Pengadilan Negeri Se-Jawa Timur tersebut juga disinggung mengenai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 yaitu tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan pembahasan mengenai Program Kerja IKAHI.

Berikut ini beberapa foto yang berhasil diabadikan oleh TIM IT Pengadilan Negeri Kepanjen.

Notulen Hasil Rapat Koordinasi tersebut dapat dilihat di Pengumuman.

Last update: 26-03-2014 04:59

Kalau di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dikenal istilah "JUMAT KERAMAT" yang menentukan sejarah perjalanan hidup tersangka korupsi di negeri ini, maka di Pengadilan Negeri Kepanjen juga dikenal istilah "JUMAT SEHAT" yang menentukan kebugaran hidup personilnya. Hal ini dikarenakan setiap hari Jumat Pengadilan Negeri Kepanjen selalu mengadakan kegiatan yang bersifat menyehatkan bagi semua jajaran di pengadilan mulai dari Hakim sampai honorer, selepas memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Kegiatan-kegiatan hari "JUMAT SEHAT" antara lain adalah : Senam kesegaran Jasmani, Jalan Sehat yang dilanjutkan dengan Tenis Lapangan, Tenis meja, Bola Volley, futsal dan kerja bakti membersihkan lokasi sekitar kantor kemudian diakhiri dengan sarapan bersama dengan menu yang selalu berganti pula setiap hari Jumat.

Kegiatan "JUMAT SEHAT" dimaksudkan agar tubuh menjadi sehat juga untuk menambah keakraban, kebersamaan dan kekeluargaan di antara warga Pengadilan Negeri Kepanjen karena dengan kegiatan tersebut mulai dari unsur pimpinan, Hakim, Pegawai sampai honorer bisa berbaur menjadi satu dalam kegiatan tersebut.

Berikut ini kami tampilkan beberapa foto kegiatan "JUMAT SEHAT" yang menjadi rutinitas Pengadilan Negeri Kepanjen.

Last update: 18-03-2014 05:52