berakhlak bangga melayani bangsa

  •   Kamis, 21 November 2024

Survei Persepsi Pemangku KepentinganĀ Eksternal Terhadap Capaian dan Dampak Pembaruan Peradilan.





SELAMAT DATANG

Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Kepanjen. Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilanasa

Lanjut



Asisten Virtual - SALNOFRI

Untuk mendapatkan Informasi dan Layanan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Anda cukup hanya dengan menghubungi asisten virtual SALNOFRI lewat pesan instan WhatsApp. Anda bisa menyapa SALNOFRI dengan kata "Hallo". Nantinya SALNOFRI akan membalas dan menanyakan informasi dan layanan apa yang anda butuhkan.

Lanjut



SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)



Informasi alur proses dan penanganan perkara tersedia di portal SIPP dan dapat diakses secara online. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang proses perkara, jadwal sidang hingga putusan

Lanjut



ERATERANG (ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN)

Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

Lanjut



SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS)

Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) merupakan sistem informasi penanganan pengaduan yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Lanjut



DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN


Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.

Lanjut



MENDUKUNG FITUR AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA DIFABEL



Situs Pengadilan Negeri Denpasar memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.

Lanjut



VIDEO PROFIL PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KELAS 1B TAHUN 2022
COMPRO PN KEPANJEN
VIDEO FILM PENDEK LOMBA IKAHI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KELAS 1B TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KELAS IB MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) TAHUN 2020
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN NEGERI KEPANJEN 2021
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024
21 Nov 2024

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Skip to content